Warga Bener Meriah Berterima Kasih, Satgas PRR Perkuat Jembatan Enang-Enang dan Siapkan Solusi Permanen
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik keberangkatan jemaah secara ilegal, termasuk melalui pengawasan di bandara.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, mengatakan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.Baca Juga:
"Kami melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jemaah yang berangkat secara ilegal," kata Ahmad dalam keterangannya, Sabtu, 4 April 2026.
Menurut dia, penguatan pengawasan juga diiringi dengan langkah deteksi dini di berbagai daerah sebagai upaya menekan praktik penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Achmad Gunawan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam pertukaran data antarinstansi.
Ia menyebut Kemenhaj akan bersinergi dengan tim satuan tugas dari kementerian koordinator guna memperkuat pengawasan.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, menilai sinergi lintas kementerian menjadi kunci untuk menutup celah keberangkatan jemaah ilegal.
Ia mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan visa, seperti penggunaan visa pekerja untuk keperluan ibadah haji atau umrah.
"Jemaah yang berangkat ilegal berisiko dikenai sanksi, mulai dari denda hingga larangan bepergian," ujarnya.
Pemerintah menilai pembentukan tim gabungan lintas kementerian diperlukan untuk memperkuat langkah pencegahan secara sistematis, mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan.
Melalui pengawasan ini, penyelenggaraan haji 2026 diharapkan berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan.*
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop beris
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan terkait pencabutan hukuman kartu merah striker Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, kini memasuki babak baru. P
OLAHRAGA
BIMA Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN