Indonesia Mengurangi Kepemilikan China di Proyek Nikel, Upaya Menuju Pasar AS Terkendala Inflation Reduction Act

JAKARTA  -Pemerintah Indonesia dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah strategis untuk mengurangi porsi kepemilikan China dalam proyek-proyek hilirisasi nikel. Langkah ini muncul sebagai upaya untuk menembus pasar Amerika Serikat (AS), yang saat ini menghadapi hambatan terkait kebijakan Inflation Reduction Act (IRA). Meskipun isu ini mencuat, pejabat pemerintah Indonesia secara resmi membantah adanya perubahan kebijakan yang spesifik terhadap investasi China.

Tanggapan Pemerintah dan Klarifikasi

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menepis kabar tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak membatasi investasi dari negara mana pun, termasuk China. Dalam pernyataannya saat ditemui di Hotel Mulia Senayan, Luhut menekankan, “Enggak ada (China mulai mengurangi saham di proyek nikel Indonesia). Kalau menurut saya orang mau masuk sila-sila aja, enggak ada yang kita larang, itu kan bebas.”

Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi juga membenarkan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Menurut Jodi, Indonesia tetap terbuka untuk investasi dari semua negara selama memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. “Indonesia memegang teguh prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri dan juga dalam kegiatan ekonomi dan investasi,” jelas Jodi dalam keterangan terpisah.

Konteks Kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) dan Implikasinya

Menurut laporan Bloomberg yang dikutip pada Selasa (30/7), pemerintah Indonesia berupaya untuk mengurangi partisipasi China dalam proyek nikel baru. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat mendapatkan subsidi pemerintah AS yang diatur dalam IRA. IRA merupakan kebijakan yang memberikan subsidi besar kepada produsen kendaraan listrik, namun hanya jika komponen kendaraan tidak bersumber dari entitas asing yang menjadi perhatian, termasuk perusahaan yang lebih dari 25 persen dimiliki oleh investor China.

Para pejabat pemerintah dikabarkan sedang berdiskusi dengan investor untuk membangun pabrik peleburan atau smelter baru dengan kepemilikan saham perusahaan China kurang dari 25 persen. Langkah ini bertujuan agar produk nikel Indonesia dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh IRA dan memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari subsidi tersebut.

Dominasi China dalam Industri Nikel Indonesia

Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, menyuplai lebih dari separuh kebutuhan global. Saat ini, perusahaan China mendominasi smelter lokal yang digunakan untuk memproduksi baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik. Dominasi ini menyebabkan sebagian besar produksi nikel Indonesia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah AS, akibat keterkaitan dengan investor China.

Peluang dan Tantangan

Untuk mengatasi kendala ini dan memanfaatkan peluang pasar AS, Indonesia perlu menandatangani perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan AS. Pembicaraan antara kedua negara mengenai kesepakatan yang mencakup mineral penting sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Namun, hingga saat ini, kesepakatan konkret masih belum tercapai.

Langkah pemerintah untuk mengurangi kepemilikan China dalam proyek nikel dapat menjadi strategi kunci dalam upaya Indonesia untuk memenuhi kriteria IRA dan meningkatkan daya saing di pasar global. Namun, implementasi kebijakan ini juga memerlukan kehati-hatian dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan politik luar negeri.

(N/014)