PBNU Tegaskan Larangan Honor untuk Petugas Pusat dan Rancang Strategi Transformasi Digital

JAKARTA  — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru-baru ini menggelar rapat pleno yang menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk pengembangan organisasi ke depan. Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Minggu, 28 Juli 2024, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, atau akrab disapa Gus Yahya, mengungkapkan dua keputusan penting dari rapat pleno tersebut.

Salah satu keputusan penting dari rapat pleno adalah larangan bagi pengurus daerah untuk memberikan honor atau imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas-petugas PBNU yang dikirim untuk melaksanakan tugas organisasi di daerah. Gus Yahya menjelaskan bahwa semua biaya yang terkait dengan perjalanan dan tugas petugas pusat akan ditanggung sepenuhnya oleh organisasi.

“PBNU juga melarang kepada seluruh jajaran pengurus NU di daerah untuk memberikan honor dalam bentuk apapun kepada petugas-petugas PBNU yang dikirim untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi,” ungkap Gus Yahya dalam keterangannya.

Dia menegaskan bahwa pengurus daerah tidak diperbolehkan untuk memberikan dana atau bentuk imbalan lainnya kepada petugas PBNU yang menjalankan tugas di luar daerah mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan efisiensi pengelolaan sumber daya dalam organisasi.

Selain keputusan mengenai honor, rapat pleno PBNU juga membahas rencana strategis untuk tiga tahun ke depan, hingga 2027. Gus Yahya menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan desain awal dan fondasi bagi pengembangan model strategi organisasi yang menyeluruh dan koheren secara nasional.

“Yang pertama adalah keputusan tentang rencana strategis Nahdlatul Ulama untuk tiga tahun ke depan. Ini adalah desain awal dan fondasi bagi pengembangan satu model strategi organisasi yang menyeluruh dan koheren secara nasional,” sebutnya.

Gus Yahya juga menyampaikan bahwa PBNU telah merumuskan desain strategi transformasi digital yang akan mengintegrasikan semua jajaran pengurus ke dalam wahana digital yang baru dibentuk. Platform digital ini bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh dan nasional.

“Jadi PBNU telah berhasil membangun satu platform digital yang nantinya akan diperlakukan sebagai wahana penyelenggaraan organisasi secara digital secara menyeluruh dan nasional,” ujar Gus Yahya.

Rapat pleno juga memutuskan sejumlah peraturan baru untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk pedoman penyelenggaraan kaderisasi dan pedoman untuk konferensi serta forum-forum permusyawaratan. Peraturan ini dirancang untuk memperkuat struktur organisasi dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Juga memutuskan sejumlah peraturan PBNU untuk meningkatkan kinerja-kinerja organisasi, yaitu peraturan tentang pedoman penyelenggaraan kaderisasi, peraturan tentang pedoman penyelenggaraan konferensi, atau forum-forum permusyawaratan,” tambahnya.

Keputusan-keputusan tersebut mencerminkan komitmen PBNU untuk meningkatkan efisiensi dan modernisasi dalam pengelolaan organisasi. Dengan penerapan kebijakan larangan honor dan strategi digital, PBNU berupaya memperkuat struktur internal serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas kegiatan organisasi.

(K/09)