NasDem Dukung Pembatasan Uang Tunai Pemilu, Soroti Risiko Ketidakadilan Penegakan
JAKARTA Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai at
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Kali ini, penyidik KPK telah meminta keterangan dari mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi.
Informasi ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (24/7/2025).
"AKBP YA, mantan Kapolres Tapanuli Selatan. Sudah kita minta keterangan," ujar Asep.
Menurut Asep, pemeriksaan terhadap perwira Polri tersebut dilakukan guna mendalami dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam aliran dana dan alur perintah dalam proyek yang tengah diselidiki.
"Ketika saksi menyampaikan nama dan lain-lain, ada alur perintah, ada aliran dana. Itu yang kami dalami," jelas Asep, tanpa merinci lebih lanjut materi pemeriksaan.
Selain AKBP Yasir, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kajari Mandailing Natal, Muhammad Iqbal, serta Kasi Datun Kejari Mandailing Natal, Gomgoman Halomoan Simbolon.
Keduanya seharusnya diperiksa sebagai saksi pada Jumat (18/7), namun hingga kini pemeriksaan belum terlaksana karena masih dalam proses koordinasi dengan Kejaksaan Agung.
"Kami sudah bersurat ke Kejagung dan sedang menunggu tindak lanjutnya," kata Asep.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada 26 Juni 2025.
OTT tersebut terkait dua proyek infrastruktur, yakni pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut dengan total nilai mencapai Rp 231,8 miliar.
Dalam OTT itu, KPK mengamankan enam orang serta uang tunai Rp 231 juta, yang diduga merupakan bagian dari uang suap senilai Rp 2 miliar.
JAKARTA Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai at
POLITIK
BINJAI Ratusan pedagang dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Binjai menggeruduk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait kabar ada
POLITIK
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tid
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Ratusan massa yang mengaku sebagai korban penipuan berkedok Koperasi Swadharma menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi a
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian insentif untuk pasar modal, khususnya Bursa Efek Indone
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan teknologi alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas Lique
EKONOMI
ACEH SINGKIL Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam mendorong
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendapat sorotan setelah berhasil membawa Kota Medan meraih penghargaan nasional di bidan
PEMERINTAHAN