KPK Usut Aset Eks Sekjen Kemenaker di Kasus RPTKA, Saksi Diperiksa dan Mobil Disita
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin Rencana Penggun
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memastikan penyaluran bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu berjalan sesuai sasaran.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam rapat terbatas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026, yang digelar di kediaman resmi Gubernur di Kota Lhokseumawe, Sabtu (26/7).
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan transparansi dalam program bantuan perumahan, menyusul adanya temuan di lapangan terkait praktik pengutipan biaya dan penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria.
"Kalau penerima rumah layak huni tidak tepat sasaran, harus dibatalkan dan dialihkan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama," tegas Mualem di hadapan peserta rapat.
Mendampingi Gubernur, Plt Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, menjelaskan bahwa Satgas ini akan berperan aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari proses verifikasi data, pencocokan lapangan, hingga pengawasan pembangunan fisik rumah.
"Isu bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti rumah layak huni, perlu penanganan khusus. Kita akan bentuk Satgas di tingkat kabupaten/kota agar pengawasan dilakukan langsung, bukan hanya administratif," ujar Nasir usai rapat.
Pembentukan satgas ini direncanakan dimulai pada akhir tahun 2025, dan ditargetkan sudah aktif secara penuh paling lambat pada awal 2026, beriringan dengan pelaksanaan program berbasis APBA tahun anggaran baru.
Rapat terbatas juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Aceh, Husnan, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, yang turut memberikan masukan terkait integrasi pengawasan program dengan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Selain membahas satgas, pertemuan tersebut juga digunakan untuk mematangkan rencana program kerja seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dalam menyusun APBA 2026 agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.*
(km/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin Rencana Penggun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat inovasi guna meningkatkan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan masuk dalam nominasi penerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebag
PEMERINTAHAN
MEDAN Polemik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kota Medan mencuat usai pelantikan pengurus Dewan Pimpi
POLITIK
BATUBARA Dugaan korupsi dalam pembangunan Pojok Baca Digital Desa di 141 desa seKabupaten Batubara kembali menjadi sorotan publik. Proy
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melonjak pada perdagangan hari ini, Rabu (15/4/2026). Kenaikan
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi langkah cepat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ikatan Keluarga Mahasiswa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses mutasi jabatan para tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara sen
HUKUM DAN KRIMINAL
MOSKOW Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, dalam rangka memperkuat kerja sama str
NASIONAL
MOSKOW Pemerintah Indonesia membuka peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional setelah menjalin komunikasi intensif dengan
EKONOMI