80 Persen Karyawan PT Toba Pulp Lestari Terancam PHK Massal, Disnaker Sumut Buka Aduan Pekerja
MEDAN Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi terjadi di PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) menyusul penghentian operasional per
EKONOMI
LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memastikan penyaluran bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu berjalan sesuai sasaran.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam rapat terbatas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026, yang digelar di kediaman resmi Gubernur di Kota Lhokseumawe, Sabtu (26/7).
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan transparansi dalam program bantuan perumahan, menyusul adanya temuan di lapangan terkait praktik pengutipan biaya dan penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria.
"Kalau penerima rumah layak huni tidak tepat sasaran, harus dibatalkan dan dialihkan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama," tegas Mualem di hadapan peserta rapat.
Mendampingi Gubernur, Plt Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, menjelaskan bahwa Satgas ini akan berperan aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari proses verifikasi data, pencocokan lapangan, hingga pengawasan pembangunan fisik rumah.
"Isu bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti rumah layak huni, perlu penanganan khusus. Kita akan bentuk Satgas di tingkat kabupaten/kota agar pengawasan dilakukan langsung, bukan hanya administratif," ujar Nasir usai rapat.
Pembentukan satgas ini direncanakan dimulai pada akhir tahun 2025, dan ditargetkan sudah aktif secara penuh paling lambat pada awal 2026, beriringan dengan pelaksanaan program berbasis APBA tahun anggaran baru.
Rapat terbatas juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Aceh, Husnan, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, yang turut memberikan masukan terkait integrasi pengawasan program dengan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Selain membahas satgas, pertemuan tersebut juga digunakan untuk mematangkan rencana program kerja seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dalam menyusun APBA 2026 agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.*
(km/a008)
MEDAN Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi terjadi di PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) menyusul penghentian operasional per
EKONOMI
SAMOSIR PT INALUM kembali menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Samosir sebagai bagian dari komit
EKONOMI
JAKARTA Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Hingga Selasa (28/4/2026) pagi, terca
PERISTIWA
BEKASI Presiden Prabowo Subianto menjenguk langsung korban kecelakaan kereta api yang dirawat di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya perlintasan sebidang kereta api yang belum tertata dengan baik di Indonesia,
PEMERINTAHAN
BEKASI Presiden Prabowo Subianto menyoroti insiden kecelakaan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas batangan Antam kembali mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Selasa (28/4/2026). Kenaikan ini terjadi setelah
EKONOMI
JAKARTA Insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam, masih teru
NASIONAL
JAKARTA Nama layanan taksi listrik Green SM menjadi sorotan setelah salah satu unit armadanya diduga terlibat dalam insiden kecelakaan k
EKONOMI
BEKASI Presiden Prabowo Subianto mengunjungi RSUD Kota Bekasi untuk menjenguk korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Sela
PERISTIWA