Kabupaten Simalungun Raih Juara I Stand Terbaik Nasional di PENAS XVII 2026 Gorontalo
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Pekan Nasional (PENAS) P
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1995-1998, Mohammad Amien Rais, mengungkapkan rasa kecewa dan kekhawatirannya terkait perubahan sikap Muhammadiyah terhadap konsesi tambang yang sempat mereka tolak di masa lalu. Melalui tayangan YouTube pribadinya, Amien Rais menilai bahwa keputusan PP Muhammadiyah untuk menerima tawaran pengelolaan tambang yang sebelumnya ditolak menunjukkan kemunduran dari prinsip-prinsip yang pernah dijunjung tinggi oleh organisasi tersebut.
Bangga dengan Penolakan Awal
Dalam tayangan yang disiarkan Sabtu (27/7), Amien Rais menyatakan bahwa Muhammadiyah pada masa lalu menunjukkan integritas dan kepedulian terhadap dampak lingkungan dan sosial dengan menolak tawaran konsesi tambang batubara. “Yang semula tawaran memperoleh izin pengelolaan tambang batubara itu ibarat kail berbisa atau beracun dijauhi oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mau ya, sangat sensitif itu, tahu akibatnya, jadi kita waktu (itu) bangga,” ujarnya.
Penolakan terhadap konsesi tambang ini, menurut Amien Rais, merupakan langkah bijak yang menunjukkan komitmen Muhammadiyah terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Keputusan tersebut menegaskan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi yang mengutamakan kepentingan umat dan lingkungan.
Perubahan Sikap yang Kontroversial
Namun, Amien Rais menyoroti ketidakcocokan antara sikap Muhammadiyah yang dulu dan keputusan terkini yang menerima tawaran pengelolaan tambang. Dia menilai bahwa perubahan ini mencerminkan pengaruh dari kepentingan duniawi yang dapat mengubah prinsip-prinsip organisasi. “Perubahan sikap Muhammadiyah ini menunjukkan adanya kepincutan terhadap urusan dunia,” kata Amien.
Untuk mengatasi situasi ini, Amien Rais mengusulkan agar Muhammadiyah segera menggelar sidang tanwir, yang merupakan lembaga tertinggi setelah muktamar Muhammadiyah. Menurutnya, sidang tanwir akan menjadi forum yang tepat untuk membahas dan mengevaluasi kembali keputusan mengenai konsesi tambang tersebut. “Kalau muktamar itu terlalu berat dan terlalu pendek waktunya. Undang seluruh ketua dan ketua ortonom, saya yakin setelah sidang tanwir, akan dicabut kembali penerimaan Muhammadiyah terhadap pertambangan itu,” jelas Amien.
Dampak dan Implikasi
Amien Rais mengingatkan bahwa keputusan untuk menerima konsesi tambang dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap reputasi Muhammadiyah dan dampak sosial-ekonomi di masyarakat. Dengan begitu, penting bagi Muhammadiyah untuk kembali mempertimbangkan keputusan tersebut dengan mengutamakan kepentingan umum dan dampak lingkungan.
Dia juga menekankan bahwa Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, harus menjaga prinsip-prinsipnya dalam menghadapi tantangan-tantangan modern dan tetap konsisten dengan nilai-nilai yang telah dijunjung tinggi selama ini.
Penutup
Dengan latar belakang kritik dan saran dari Amien Rais, diharapkan Muhammadiyah dapat mengevaluasi kembali keputusan terkait pengelolaan tambang dan mengembalikan komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Sidang tanwir diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan kembali arah dan kebijakan organisasi guna menjaga integritas dan citra Muhammadiyah di mata publik.
(N/014)
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Pekan Nasional (PENAS) P
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mengalokasikan anggaran lebih dari Rp39 miliar untuk pembangunan ruas jalan Ujung Pa
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar memperkuat kemitraan antara Satuan Pelayana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo melalui platfo
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sebu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR y
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/11030 yang melarang aparatur sipil negara (ASN)
PEMERINTAHAN
PALUTA Perbaikan ruas jalan HutaimbaruSipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Sumatera U
EKONOMI
MEDAN Suasana Car Free Day (CFD) di kawasan Kota Tua Kesawan, Medan, Minggu (28/6/2026), berlangsung lebih semarak dari biasanya. Selain
PEMERINTAHAN