JAKARTA -Dalam rapat yang digelar bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta hari ini, Plt Kadisdik DKI, Budi Awaluddin, memberikan penjelasan mendalam terkait kontroversi seputar istilah “cleansing guru honorer”. Istilah tersebut menuai kekhawatiran dan reaksi dari kalangan guru honorer yang merasa terpinggirkan dan merasa tersinggung oleh penggunaannya.
“Kemarin kita salah persepsi ini, Bapak sekalian, terkait pengertian ‘cleansing data’. Data cleansing adalah proses identifikasi, deteksi, dan koreksi kesalahan atau ketidakakuratan dalam kumpulan data, bukan dalam konteks pekerjaan,” jelas Budi dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, istilah “cleansing data” pada konteks tenaga honorer adalah proses identifikasi dan verifikasi untuk mendeteksi adanya anomali atau ketidaksesuaian pada data guru honorer. Hal ini tidak berarti adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak, melainkan upaya untuk memperbaiki data yang ada.
Baca Juga:
Dalam penjelasannya, Budi menyebutkan bahwa di DKI Jakarta, jumlah guru PNS mencapai 18.885 orang, sementara guru P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berjumlah 16.414 orang. Sedangkan untuk guru KKI (Kontrak Kerja Individual) yang termasuk guru honorer yang diangkat melalui APBD dan tenaga honorer, jumlahnya mencapai 4.065 orang.
“Pemutusan hubungan kerja antara kepala sekolah dan guru honorer dilakukan berdasarkan hasil TLHP BPK dan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN. Tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pendidikan meliputi evaluasi beban kerja guru, redistribusi untuk pemerataan guru di satuan pendidikan, dan penataan data terhadap guru honorer,” paparnya lebih lanjut.
Baca Juga:
Dari hasil evaluasi tersebut, ditemukan kondisi di mana terdapat kelebihan atau kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu, sehingga perlu dilakukan redistribusi untuk memastikan ketersediaan guru yang memadai di setiap satuan pendidikan negeri di DKI Jakarta.
“Redistribusi ini terkait dengan adanya tambahan guru P3K pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 saja, terdapat sekitar 4 ribu tambahan guru P3K, dan pada tahun 2024 ada tambahan sekitar 6 ribu guru,” tutup Budi menjelaskan.
Penjelasan ini diharapkan dapat menghapuskan mispersepsi dan kekhawatiran yang muncul di kalangan guru honorer. Dengan demikian, Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga martabat dan kepentingan seluruh tenaga pendidik di wilayahnya.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
