Larangan Ambil Foto di Luar Areal Tambang PT AR Picu Protes Wartawan, Apakah Kebebasan Pers Tercekik?
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SOLO -Langkah politis Gibran Rakabuming Raka, yang telah lama dinanti-nanti, akhirnya terwujud hari ini dengan pengunduran dirinya dari jabatan Wali Kota Solo. Dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Gedung DPRD Kota Surakarta, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPRD setempat.
Kehadiran Gibran di gedung itu tidak hanya menjadi sorotan awak media lokal, tetapi juga mencatat titik balik signifikan dalam kariernya yang gemilang di panggung politik Solo. Ditemani oleh sejumlah tokoh penting dan pejabat pemerintahan, Gibran dengan tegas menyampaikan alasannya untuk mundur dari jabatan yang telah diembannya selama beberapa tahun terakhir.
“Terima kasih teman-teman media, hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada bapak ketua DPRD Kota Surakarta, selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada,” ungkap Gibran, memberikan penghormatan kepada proses demokrasi yang telah melibatkan masyarakat dalam setiap langkah kebijakan dan keputusan.
Alasan utama di balik keputusan monumental ini adalah persiapan Gibran untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai Wakil Presiden terpilih, yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dengan lugas, Gibran menyampaikan, “Selain untuk persiapan pelantikan 20 Oktober nanti, tentu banyak hal yang harus disiapkan sekarang.”
Tidak lupa, dalam momen yang sarat makna ini, Gibran juga memohon doa dan dukungan agar segala urusannya berjalan lancar. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah menjadi mitra setianya dalam mengawal dan menyampaikan berbagai program pemerintah selama masa jabatannya. “Makasih sudah ikut mengawal program pemerintah di tiga tahun terakhir. Makasih sudah jadi teman baik saya, memberitakan hal positif untuk perkembangan Solo. Mohon pamit, maaf jika ada yang salah,” tambahnya dengan penuh rasa hormat.
Langkah ini tentu tidak hanya menandai akhir dari peran pentingnya sebagai pemimpin di tingkat lokal, tetapi juga sebagai awal dari babak baru yang mengharapkan kontribusi besar dalam mengemban amanah nasional. Sebagai bagian dari generasi penerus, Gibran Rakabuming Raka kembali mengukuhkan dirinya sebagai sosok yang siap menghadapi tantangan besar di panggung politik nasional.
Dengan pengunduran diri ini, perhatian publik pun terpaut pada langkah selanjutnya dari politisi muda ini dalam mempersiapkan diri untuk melayani negara dan bangsa. Solo, yang telah menjadi laboratorium politiknya, tetap akan mengenang jejak kepemimpinannya dengan harapan perubahan dan kemajuan yang telah berhasil dicapai.
(N/014)
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
BANDA ACEH Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Febr
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK