DPR Puji Langkah Cepat Pemerintah Pulangkan 9 Relawan GSF dari Israel
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengapresiasi langkah cepat diplomasi Pemerintah Indonesia dalam memulangkan s
NASIONAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menelaah sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan hingga saat ini penyidik belum melakukan pemanggilan lanjutan terhadap Ridwan Kamil karena proses analisis data masih berlangsung.
"Masih ditelaah dan dikaji dari data-data dokumen keuangan dan lainnya. Penyidik tentu ingin memastikan terlebih dahulu sebelum melakukan langkah berikutnya," ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/4/2026).Baca Juga:
Menurut dia, kepastian mengenai status hukum Ridwan Kamil dalam perkara ini akan bergantung pada hasil penyelidikan yang sedang berjalan serta perkembangan fakta di persidangan.
"Semua berproses, jadi kita tunggu saja hasilnya," kata Setyo.
Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dugaan aktivitas penukaran mata uang dalam jumlah besar yang dilakukan Ridwan Kamil dalam periode 2021 hingga 2024. Temuan tersebut diduga berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya masih mendalami berbagai aktivitas, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat serta sumber dana yang digunakan.
"Pendalaman dilakukan untuk mengetahui kepentingan, aliran dana, serta keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani," ujar Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan sejumlah pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam praktik pengondisian proyek iklan yang menyebabkan kerugian negara.
KPK memperkirakan total kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp 222 miliar. Penyidikan kini memasuki tahap lanjutan setelah sebelumnya fokus pada dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan.
KPK menegaskan akan terus mengusut perkara ini secara profesional dan transparan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.*
(dh)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengapresiasi langkah cepat diplomasi Pemerintah Indonesia dalam memulangkan s
NASIONAL
JAKARTA Partai Golkar mendorong pemerintah memastikan terpenuhinya hak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga mengalami keker
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerjunkan tim inspektur ketenagalistrikan untuk menyelidiki penyebab ganggua
NASIONAL
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 akhirnya tiba di Tanah Air setelah semp
NASIONAL
MEDAN Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek tempat hiburan malam New Zone di Kota Medan, Sumatera Utara, yang did
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mencabut sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah sebagai bagian dari langkah besar memb
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal atau yang dikenal dengan nama Hercules, mengaku akan mendatangi rumah penulis Ahmad Bah
NASIONAL
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditangkap militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotil
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada 400 peserta angkatan pertama Program Presiden untuk Pemimpin
NASIONAL
ISLAMABAD Sedikitnya 24 orang tewas dan 70 lainnya mengalami lukaluka setelah sebuah kereta api yang membawa personel militer Pakistan
INTERNASIONAL