DPR Puji Langkah Cepat Pemerintah Pulangkan 9 Relawan GSF dari Israel
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengapresiasi langkah cepat diplomasi Pemerintah Indonesia dalam memulangkan s
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah mencabut sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah sebagai bagian dari langkah besar memberantas mafia pangan dan memperbaiki tata kelola distribusi pupuk nasional.
Langkah tersebut dilakukan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak serta menutup celah praktik permainan mafia distribusi.
"Mafia pangan tidak cukup hanya ditindak. Sistemnya juga harus dibersihkan. Karena itu kami benahi distribusinya, kami sederhanakan tata kelolanya, kami perkuat pengawasannya, dan kami cabut izin pihak-pihak yang merugikan petani," ujar Mentan Amran dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).Baca Juga:
Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari reformasi besar distribusi pupuk nasional yang terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui pengawasan ketat terhadap distributor yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sepanjang 2024 hingga 2026, Satgas Pangan Polri tercatat telah menangani 92 kasus mafia pangan yang terdiri dari 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, dan tiga kasus internal lainnya.
Dari total pengungkapan tersebut, sebanyak 77 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Khusus di sektor pupuk, pemerintah juga menemukan praktik peredaran pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil yang mengakibatkan gagal panen dan kerugian petani hingga Rp3,3 triliun.
Menurut Amran, panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya pengawasan selama ini menjadi celah yang dimanfaatkan mafia distribusi pupuk.
"Kami ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Jangan sampai ada lagi permainan distribusi yang menyusahkan petani," katanya.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah juga menerapkan digitalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK.
Melalui sistem tersebut, data petani, luas lahan, jenis komoditas, hingga kebutuhan pupuk tercatat secara digital sehingga distribusi dinilai lebih transparan dan tepat sasaran.
"Digitalisasi membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Kami ingin subsidi benar-benar diterima petani yang berhak," ujar Amran.
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengapresiasi langkah cepat diplomasi Pemerintah Indonesia dalam memulangkan s
NASIONAL
JAKARTA Partai Golkar mendorong pemerintah memastikan terpenuhinya hak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga mengalami keker
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerjunkan tim inspektur ketenagalistrikan untuk menyelidiki penyebab ganggua
NASIONAL
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 akhirnya tiba di Tanah Air setelah semp
NASIONAL
MEDAN Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek tempat hiburan malam New Zone di Kota Medan, Sumatera Utara, yang did
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mencabut sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah sebagai bagian dari langkah besar memb
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal atau yang dikenal dengan nama Hercules, mengaku akan mendatangi rumah penulis Ahmad Bah
NASIONAL
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditangkap militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotil
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada 400 peserta angkatan pertama Program Presiden untuk Pemimpin
NASIONAL
ISLAMABAD Sedikitnya 24 orang tewas dan 70 lainnya mengalami lukaluka setelah sebuah kereta api yang membawa personel militer Pakistan
INTERNASIONAL