11 Hari Diguncang 7.029 Gempa Susulan, Korban Tewas Gempa NTT Bertambah Jadi 103 Orang
KUPANG Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggar
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah mencabut sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah sebagai bagian dari langkah besar memberantas mafia pangan dan memperbaiki tata kelola distribusi pupuk nasional.
Langkah tersebut dilakukan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak serta menutup celah praktik permainan mafia distribusi.
"Mafia pangan tidak cukup hanya ditindak. Sistemnya juga harus dibersihkan. Karena itu kami benahi distribusinya, kami sederhanakan tata kelolanya, kami perkuat pengawasannya, dan kami cabut izin pihak-pihak yang merugikan petani," ujar Mentan Amran dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).Baca Juga:
Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari reformasi besar distribusi pupuk nasional yang terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui pengawasan ketat terhadap distributor yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sepanjang 2024 hingga 2026, Satgas Pangan Polri tercatat telah menangani 92 kasus mafia pangan yang terdiri dari 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, dan tiga kasus internal lainnya.
Dari total pengungkapan tersebut, sebanyak 77 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Khusus di sektor pupuk, pemerintah juga menemukan praktik peredaran pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil yang mengakibatkan gagal panen dan kerugian petani hingga Rp3,3 triliun.
Menurut Amran, panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya pengawasan selama ini menjadi celah yang dimanfaatkan mafia distribusi pupuk.
"Kami ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Jangan sampai ada lagi permainan distribusi yang menyusahkan petani," katanya.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah juga menerapkan digitalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK.
Melalui sistem tersebut, data petani, luas lahan, jenis komoditas, hingga kebutuhan pupuk tercatat secara digital sehingga distribusi dinilai lebih transparan dan tepat sasaran.
"Digitalisasi membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Kami ingin subsidi benar-benar diterima petani yang berhak," ujar Amran.
KUPANG Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggar
NASIONAL
GILIMANUK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasit
EKONOMI
JEMBRANA Presiden Prabowo Subianto menilai pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) layak mendapat tanda keho
NASIONAL
OlehAgus SantosoHARGA konsentrat pakan ternak di pasaran menembus Rp8.500 per kilogram. Peternak domba kambing mengeluh. Untuk satu ekor do
OPINI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) ramp
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil pemeriksaan forensik jenazah Sutrimo pada pekan ini. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat Islam di dunia. P
NASIONAL
JAKARTA Kebiasaan menonton video pendek secara berlebihan dapat berdampak pada fungsi kognitif. Fenomena yang dikenal sebagai Short Video
KESEHATAN
BINJAI DPC Partai Demokrat Kota Binjai menggelar Lomba Rakyat untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke25 Partai Demokrat. Kegiatan ter
POLITIK
JAMBI Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan komunikasinya dengan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan baik meski tidak mendamp
NASIONAL