Jermal 15 Medan Kembali Diacak-acak! Barak Narkoba Dibakar, 5 Orang Diciduk Petugas
MEDAN Tim gabungan yang terdiri dari Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut, TNI, dan Satpol PP menggerebek l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah mencabut sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah sebagai bagian dari langkah besar memberantas mafia pangan dan memperbaiki tata kelola distribusi pupuk nasional.
Langkah tersebut dilakukan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak serta menutup celah praktik permainan mafia distribusi.
"Mafia pangan tidak cukup hanya ditindak. Sistemnya juga harus dibersihkan. Karena itu kami benahi distribusinya, kami sederhanakan tata kelolanya, kami perkuat pengawasannya, dan kami cabut izin pihak-pihak yang merugikan petani," ujar Mentan Amran dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).Baca Juga:
Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari reformasi besar distribusi pupuk nasional yang terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui pengawasan ketat terhadap distributor yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sepanjang 2024 hingga 2026, Satgas Pangan Polri tercatat telah menangani 92 kasus mafia pangan yang terdiri dari 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, dan tiga kasus internal lainnya.
Dari total pengungkapan tersebut, sebanyak 77 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Khusus di sektor pupuk, pemerintah juga menemukan praktik peredaran pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil yang mengakibatkan gagal panen dan kerugian petani hingga Rp3,3 triliun.
Menurut Amran, panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya pengawasan selama ini menjadi celah yang dimanfaatkan mafia distribusi pupuk.
"Kami ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Jangan sampai ada lagi permainan distribusi yang menyusahkan petani," katanya.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah juga menerapkan digitalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK.
Melalui sistem tersebut, data petani, luas lahan, jenis komoditas, hingga kebutuhan pupuk tercatat secara digital sehingga distribusi dinilai lebih transparan dan tepat sasaran.
"Digitalisasi membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Kami ingin subsidi benar-benar diterima petani yang berhak," ujar Amran.
MEDAN Tim gabungan yang terdiri dari Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut, TNI, dan Satpol PP menggerebek l
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Roy Fachraby Ginting, mengapresiasi program tebus ijazah yang dijalankan Wali Kota Medan
PENDIDIKAN
JAKARTA Baterai iPhone cepat habis bisa mengganggu aktivitas, terutama ketika pengguna sedang bepergian dan tidak memiliki akses ke sumber
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Ba
POLITIK
KUTACANE Banjir dan tanah longsor menerjang tiga desa di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. Benc
PERISTIWA
JAKARTA Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana siswa tidak lagi otomatis naik kelas mula
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan tambahan dana investasi hingga US 1 miliar atau sekitar R
EKONOMI
JAKARTA Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo membandingkan latar belakang pendidikan Presiden ke3 RI BJ Habibie deng
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Silaturahmi Akbar Ikatan Keluarga Aceh
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra enggan mengomentari putusan Mahkamah Kons
NASIONAL