Pemerintah Cabut 2.231 Izin Distributor dan Pengecer Pupuk Bermasalah

JAKARTA – Pemerintah mencabut sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah sebagai bagian dari langkah besar memberantas mafia pangan dan memperbaiki tata kelola distribusi pupuk nasional.

Langkah tersebut dilakukan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak serta menutup celah praktik permainan mafia distribusi.

"Mafia pangan tidak cukup hanya ditindak. Sistemnya juga harus dibersihkan. Karena itu kami benahi distribusinya, kami sederhanakan tata kelolanya, kami perkuat pengawasannya, dan kami cabut izin pihak-pihak yang merugikan petani," ujar Mentan Amran dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

• Tangis Pecah! WNI Relawan Flotilla Pulang usai Ditangkap Israel

Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari reformasi besar distribusi pupuk nasional yang terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui pengawasan ketat terhadap distributor yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sepanjang 2024 hingga 2026, Satgas Pangan Polri tercatat telah menangani 92 kasus mafia pangan yang terdiri dari 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, dan tiga kasus internal lainnya.

Dari total pengungkapan tersebut, sebanyak 77 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Khusus di sektor pupuk, pemerintah juga menemukan praktik peredaran pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil yang mengakibatkan gagal panen dan kerugian petani hingga Rp3,3 triliun.

Menurut Amran, panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya pengawasan selama ini menjadi celah yang dimanfaatkan mafia distribusi pupuk.

"Kami ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Jangan sampai ada lagi permainan distribusi yang menyusahkan petani," katanya.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah juga menerapkan digitalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK.

Melalui sistem tersebut, data petani, luas lahan, jenis komoditas, hingga kebutuhan pupuk tercatat secara digital sehingga distribusi dinilai lebih transparan dan tepat sasaran.

"Digitalisasi membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Kami ingin subsidi benar-benar diterima petani yang berhak," ujar Amran.

Selain digitalisasi, pemerintah juga memangkas sebanyak 145 regulasi penyaluran pupuk subsidi pada era pemerintahan Prabowo Subianto guna mempercepat distribusi pupuk kepada petani.

Tak hanya itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi untuk sejumlah jenis pupuk utama seperti Urea, NPK Phonska, ZA, hingga pupuk organik juga diturunkan hingga 20 persen.

Pemerintah berharap reformasi distribusi pupuk tersebut mampu memperkuat produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

"Kalau pupuk mudah diperoleh dan distribusinya bersih, produksi meningkat, petani untung, dan pangan nasional semakin kuat," tegas Mentan Amran.*

(in/dh)

Tangis Pecah! WNI Relawan Flotilla Pulang usai Ditangkap Israel

Taman Safari Bawa Biodiversitas Indonesia Mendunia Lewat IAPVC 2026

Pemerintah Percepat Huntap di Aceh-Sumut-Sumbar, Tito: Penyintas Jangan Terlalu Lama di Huntara

BTN Dukung Swasembada Papan 2045, Dorong Akses Hunian untuk MBR

SMAN 7 Banda Aceh Borong 5 Emas di WYIE 2026 Kuala Lumpur, Raih Special Award

Prabowo: Pemerintah Prioritaskan Proyek Produktif, Pembangunan Kantor Ditunda