'Ini Bukan Prestasi, Tapi Konsekuensi', Danyon Brimob Sumut Ungkap Alasan Pecat 10 Anggotanya
MEDAN Sebanyak 10 anggota Satuan Brimob Polda Sumatera Utara (Sumut) diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan p
PERISTIWA
ACEH – Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2026. Langkah itu dilakukan agar para penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan segera mendapatkan kepastian tempat tinggal permanen.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas SatgasPRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembangunan huntap menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.
"Di 2026 pasti hal-hal prioritas misalnya adalah pembangunan huntap supaya (penyintas) jangan terlalu lama di huntara. Kalau semakin lama di huntara, huntap belum terbangun, nanti akan menjadi masalah kepastian bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat," kata Tito saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdampak di Jakarta, Kamis (21/5/2026).Baca Juga:
Menurut Tito, masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian agar dapat kembali menjalani kehidupan normal di hunian tetap mereka sendiri. Pemerintah juga ingin memastikan masa tinggal korban bencana di huntara tidak berlangsung terlalu lama.
Berdasarkan data Satgas PRR per 24 Mei 2026, pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak terus berjalan. Dari total rencana pembangunan sebanyak 39.335 unit huntap, sebanyak 1.110 unit saat ini dalam tahap pembangunan dan 364 unit telah selesai dibangun.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding data 11 Mei 2026 yang mencatat sebanyak 357 unit huntap selesai dibangun.
Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan huntap terbesar, yakni mencapai 28.910 unit. Saat ini sebanyak 758 unit sedang dalam proses pembangunan dan 115 unit telah rampung.
Sementara itu, di Sumatera Utara kebutuhan huntap tercatat sebanyak 7.601 unit. Sebanyak 297 unit kini dalam tahap pembangunan dan 227 unit telah selesai dibangun.
Adapun di Sumatera Barat, kebutuhan huntap mencapai 2.824 unit. Hingga 24 Mei 2026, sebanyak 55 unit sedang dibangun dan 22 unit telah selesai dikerjakan.
Pembangunan huntap melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kemenko Polkam, Polri, hingga sejumlah institusi kemasyarakatan.
Sebelumnya, Juru Bicara Satgas PRR, Amran, mengatakan pembangunan huntap membutuhkan waktu lebih panjang dibanding pembangunan huntara karena pemerintah ingin memastikan kualitas bangunan aman dan layak untuk ditempati dalam jangka panjang.
"Huntap ini memang punya tahapan yang agak panjang untuk menjamin kualitas tempat tinggal karena sebagai hunian tetap, tidak bisa langsung kita paksakan untuk tuntas dalam waktu dekat seperti halnya huntara," ujar Amran di Jakarta, Rabu (6/5/2026).*
MEDAN Sebanyak 10 anggota Satuan Brimob Polda Sumatera Utara (Sumut) diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan p
PERISTIWA
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintahannya saat membuka Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok P
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menilai kedekatan pemerintah dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah penting untuk menjaga keamanan
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan kepada para ulama, kiai dan santri atas kontribusi mereka dalam menjaga kemerd
NASIONAL
JAKARTA Komisi XI DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Keputusan tersebut diam
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memutar rekaman kamera pengawas atau CCTV dalam pemeriksaan perkara banding terdakwa David Chandra terk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN RSUD Drs. H. Amri Tambunan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berhasil melaksanakan operasi coiling aneurisma perdana pada pas
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendukung percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melind
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara memperketat pemantauan harga dan pasokan pangan setelah harga daging ayam ras
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 5.654 atlet telah terdaftar untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII Tahun 2026. Ajang olahra
OLAHRAGA