Rekening Bank Dijadikan Mainan, Kepercayaan Akan Hancur
Oleh Agus Santoso PEMBUKA 80 JUTA ALASAN UNTUK HATIHATIKasus penundaan transaksi yang viral beberapa hari ini membuat publik bertanya
OPINI
ACEH – Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2026. Langkah itu dilakukan agar para penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan segera mendapatkan kepastian tempat tinggal permanen.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas SatgasPRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembangunan huntap menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.
"Di 2026 pasti hal-hal prioritas misalnya adalah pembangunan huntap supaya (penyintas) jangan terlalu lama di huntara. Kalau semakin lama di huntara, huntap belum terbangun, nanti akan menjadi masalah kepastian bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat," kata Tito saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdampak di Jakarta, Kamis (21/5/2026).Baca Juga:
Menurut Tito, masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian agar dapat kembali menjalani kehidupan normal di hunian tetap mereka sendiri. Pemerintah juga ingin memastikan masa tinggal korban bencana di huntara tidak berlangsung terlalu lama.
Berdasarkan data Satgas PRR per 24 Mei 2026, pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak terus berjalan. Dari total rencana pembangunan sebanyak 39.335 unit huntap, sebanyak 1.110 unit saat ini dalam tahap pembangunan dan 364 unit telah selesai dibangun.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding data 11 Mei 2026 yang mencatat sebanyak 357 unit huntap selesai dibangun.
Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan huntap terbesar, yakni mencapai 28.910 unit. Saat ini sebanyak 758 unit sedang dalam proses pembangunan dan 115 unit telah rampung.
Sementara itu, di Sumatera Utara kebutuhan huntap tercatat sebanyak 7.601 unit. Sebanyak 297 unit kini dalam tahap pembangunan dan 227 unit telah selesai dibangun.
Adapun di Sumatera Barat, kebutuhan huntap mencapai 2.824 unit. Hingga 24 Mei 2026, sebanyak 55 unit sedang dibangun dan 22 unit telah selesai dikerjakan.
Pembangunan huntap melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kemenko Polkam, Polri, hingga sejumlah institusi kemasyarakatan.
Sebelumnya, Juru Bicara Satgas PRR, Amran, mengatakan pembangunan huntap membutuhkan waktu lebih panjang dibanding pembangunan huntara karena pemerintah ingin memastikan kualitas bangunan aman dan layak untuk ditempati dalam jangka panjang.
"Huntap ini memang punya tahapan yang agak panjang untuk menjamin kualitas tempat tinggal karena sebagai hunian tetap, tidak bisa langsung kita paksakan untuk tuntas dalam waktu dekat seperti halnya huntara," ujar Amran di Jakarta, Rabu (6/5/2026).*
Oleh Agus Santoso PEMBUKA 80 JUTA ALASAN UNTUK HATIHATIKasus penundaan transaksi yang viral beberapa hari ini membuat publik bertanya
OPINI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menyediakan anggaran untuk menangani bencana, termasuk kebakara
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki kemampuan kuat dalam menghadapi bencana gempa bumi dan letusan gunung bera
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo kembali menempuh jalur praperadilan dalam perkara tudingan ijazah Joko Widodo atau Jokowi palsu. Kali ini, Roy mengaju
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Harga ayam di sejumlah wilayah Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengalami kenaikan yang cukup drastis. Kondisi tersebut mulai di
EKONOMI
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menyambut kunjungan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dank
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong negaranegara ASEAN memperkuat penerapan kesempatan kerja inklusif. Indonesia m
NASIONAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan dan P
EKONOMI
LANGKAT Sekelompok pria diduga mengeroyok sejumlah warga di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat, Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumatera Utara mengoptimalkan peningkatan saluran pada Daerah Irigasi (DI) di sejumlah wilayah. Progra
PERTANIAN AGRIBISNIS