Jokowi Berulang Kali Tanya: Kapan Saya Bisa Tunjukkan Ijazah Asli ke Rakyat Indonesia?
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Guru Besar Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MH., menilai ego sektoral di kalangan aparat penegak hukum (APH) masih menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, lemahnya sinergi antarpenegak hukum membuat praktik korupsi masih terus terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Faisal usai menguji sidang tertutup program doktor di Universitas Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Faisal, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan seharusnya memperkuat koordinasi, bukan berjalan sendiri-sendiri dalam menangani perkara korupsi.Baca Juga:
"Aparat penegak hukum kita saat ini terkesan saling unjuk gigi dan pamer kehebatan, bukan bersinergi. Padahal, ini urusan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan kolaborasi total, bukan kompetisi antarinstitusi," ujarnya.
Ia menilai, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan optimal apabila masing-masing institusi lebih mengedepankan kepentingan lembaga dibandingkan tujuan bersama dalam menegakkan hukum.
Faisal juga menyoroti masih tingginya angka kasus korupsi di Indonesia. Menurutnya, meski berbagai regulasi telah diperkuat dan lembaga antikorupsi terus bekerja, praktik korupsi, termasuk yang melibatkan kepala daerah, masih menjadi persoalan serius.
Selain itu, ia mengkritisi adanya putusan pengadilan yang dinilai masih memberikan hukuman ringan kepada sejumlah pelaku korupsi dari kalangan pejabat publik.
Menurutnya, pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi semestinya dijatuhi hukuman lebih berat karena memiliki tanggung jawab sebagai teladan bagi masyarakat.
Faisal juga menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini tengah bergulir. Ia berharap regulasi tersebut disusun secara hati-hati agar tetap memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia.
Di akhir pernyataannya, Faisal mendorong pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.* (dh)
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG UTARA Polisi menyelidiki temuan benda menyerupai peluru mimis senapan angin di dalam potongan daging sapi yang menjadi menu Prog
PERISTIWA
SOLO Sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Kamis, 27 Ag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bersama warga lainnya tertahan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat,
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yak
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri dan meninggalkan area depan Gedung DPR/M
PERISTIWA
JAKARTA DPR RI menyetujui Sarjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otorita
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL