Kahiyang Ayu Dorong Kriya dan Wastra Sumut Tembus Pasar Global di HUT ke-46 Dekranas
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
ACEH – Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2026. Langkah itu dilakukan agar para penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan segera mendapatkan kepastian tempat tinggal permanen.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas SatgasPRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembangunan huntap menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.
"Di 2026 pasti hal-hal prioritas misalnya adalah pembangunan huntap supaya (penyintas) jangan terlalu lama di huntara. Kalau semakin lama di huntara, huntap belum terbangun, nanti akan menjadi masalah kepastian bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat," kata Tito saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdampak di Jakarta, Kamis (21/5/2026).Baca Juga:
Menurut Tito, masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian agar dapat kembali menjalani kehidupan normal di hunian tetap mereka sendiri. Pemerintah juga ingin memastikan masa tinggal korban bencana di huntara tidak berlangsung terlalu lama.
Berdasarkan data Satgas PRR per 24 Mei 2026, pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak terus berjalan. Dari total rencana pembangunan sebanyak 39.335 unit huntap, sebanyak 1.110 unit saat ini dalam tahap pembangunan dan 364 unit telah selesai dibangun.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding data 11 Mei 2026 yang mencatat sebanyak 357 unit huntap selesai dibangun.
Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan huntap terbesar, yakni mencapai 28.910 unit. Saat ini sebanyak 758 unit sedang dalam proses pembangunan dan 115 unit telah rampung.
Sementara itu, di Sumatera Utara kebutuhan huntap tercatat sebanyak 7.601 unit. Sebanyak 297 unit kini dalam tahap pembangunan dan 227 unit telah selesai dibangun.
Adapun di Sumatera Barat, kebutuhan huntap mencapai 2.824 unit. Hingga 24 Mei 2026, sebanyak 55 unit sedang dibangun dan 22 unit telah selesai dikerjakan.
Pembangunan huntap melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kemenko Polkam, Polri, hingga sejumlah institusi kemasyarakatan.
Sebelumnya, Juru Bicara Satgas PRR, Amran, mengatakan pembangunan huntap membutuhkan waktu lebih panjang dibanding pembangunan huntara karena pemerintah ingin memastikan kualitas bangunan aman dan layak untuk ditempati dalam jangka panjang.
"Huntap ini memang punya tahapan yang agak panjang untuk menjamin kualitas tempat tinggal karena sebagai hunian tetap, tidak bisa langsung kita paksakan untuk tuntas dalam waktu dekat seperti halnya huntara," ujar Amran di Jakarta, Rabu (6/5/2026).*
(dh)
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersum
HUKUM DAN KRIMINAL