Puan Soroti Hoaks RUU Perampasan Aset, Sebut Ada Upaya Mendiskreditkan DPR
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dinilai menyerang kredibilitas lembaga l
NASIONAL
JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait polemik perubahan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Dari pimpinan, belum," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 April 2026. Ia menambahkan pihaknya masih menunggu proses yang akan dilakukan Dewas.
Polemik mencuat setelah KPK sempat mengalihkan status penahanan Yaqut dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah pada Maret lalu. Kebijakan tersebut menuai kritik publik karena dinilai tidak transparan.Baca Juga:
Ketua Dewas KPK Gusrizal sebelumnya menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan masyarakat yang mempertanyakan dasar hukum dan etik atas keputusan tersebut. Laporan itu ditindaklanjuti sejak akhir Maret.
Menurut Gusrizal, Dewas akan memproses seluruh aduan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik dalam menjaga integritas lembaga antirasuah.
KPK sempat menetapkan Yaqut sebagai tahanan rumah setelah menerima permohonan dari pihak keluarga. Namun, keputusan itu kemudian dibatalkan dan status penahanan dikembalikan menjadi tahanan rutan beberapa hari berselang.
Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai menyangkut aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum oleh KPK.*
(d/dh)
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dinilai menyerang kredibilitas lembaga l
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK