Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait polemik perubahan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Dari pimpinan, belum," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 April 2026. Ia menambahkan pihaknya masih menunggu proses yang akan dilakukan Dewas.
Polemik mencuat setelah KPK sempat mengalihkan status penahanan Yaqut dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah pada Maret lalu. Kebijakan tersebut menuai kritik publik karena dinilai tidak transparan.Baca Juga:
Ketua Dewas KPK Gusrizal sebelumnya menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan masyarakat yang mempertanyakan dasar hukum dan etik atas keputusan tersebut. Laporan itu ditindaklanjuti sejak akhir Maret.
Menurut Gusrizal, Dewas akan memproses seluruh aduan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik dalam menjaga integritas lembaga antirasuah.
KPK sempat menetapkan Yaqut sebagai tahanan rumah setelah menerima permohonan dari pihak keluarga. Namun, keputusan itu kemudian dibatalkan dan status penahanan dikembalikan menjadi tahanan rutan beberapa hari berselang.
Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai menyangkut aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum oleh KPK.*
(d/dh)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL