JAKARTA -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengemukakan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Pernyataan ini datang sebagai respons terhadap tingginya impor LPG yang masih digunakan oleh segmen masyarakat menengah ke atas.
Di tengah pernyataan ini, Erick Thohir juga menyoroti rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Solar dan Pertalite, yang dijadwalkan akan dimulai pada 17 Agustus 2024 mendatang, menunggu revisi dari Peraturan Presiden (Perpres) 191.
“Pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi untuk memastikan subsidi ini tepat sasaran. Ini tidak hanya berlaku untuk BBM, tapi juga untuk gas, karena impor LPG kita masih tinggi,” ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Kota Tua Jakarta.
Langkah pembatasan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan subsidi, sehingga dana yang tersedia dapat lebih maksimal dimanfaatkan untuk program-program pembangunan yang lebih mendesak. Erick juga menegaskan dukungan BUMN di sektor migas terhadap kebijakan baru ini.
Selain membatasi subsidi BBM, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif yang berbasis nabati. Langkah ini telah diatur dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2023, yang bertujuan untuk mencapai swasembada gula nasional dan memastikan ketersediaan bahan baku industri serta meningkatkan ketahanan energi nasional.
“Kami berusaha untuk memastikan bahwa subsidi tidak salah sasaran. Kami juga mendorong implementasi Perpres 40 tentang bioetanol sebagai solusi energi berbasis alam,” jelas Erick.
Upaya percepatan swasembada gula nasional dan penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati melibatkan berbagai pihak seperti kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
Dalam konteks ini, Erick menekankan pentingnya peran semua pihak untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan kebijakan energi nasional. Pembatasan subsidi dan pengembangan bioetanol diharapkan dapat memberikan dampak positif baik dalam aspek lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.
(N/014)
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
Pemerintahan
KAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
Politik
PARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
Nasional
TAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
Politik
OlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
Opini
JAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
Olahraga
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal
