Erick Thohir Dorong Pembatasan Subsidi LPG dan BBM untuk Efisiensi dan Tepat Sasaran

JAKARTA -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengemukakan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Pernyataan ini datang sebagai respons terhadap tingginya impor LPG yang masih digunakan oleh segmen masyarakat menengah ke atas.

Di tengah pernyataan ini, Erick Thohir juga menyoroti rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Solar dan Pertalite, yang dijadwalkan akan dimulai pada 17 Agustus 2024 mendatang, menunggu revisi dari Peraturan Presiden (Perpres) 191.

“Pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi untuk memastikan subsidi ini tepat sasaran. Ini tidak hanya berlaku untuk BBM, tapi juga untuk gas, karena impor LPG kita masih tinggi,” ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Kota Tua Jakarta.

Baca Juga:

• 15 Pekerjaan Ini Terancam Hilang pada 2030, AI Ambil Alih Peran Manusia?
• Profesor Sutan Nasomal: Tambang Merusak, Petani Kopi Gayo Lues Harus Dilindungi!

Langkah pembatasan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan subsidi, sehingga dana yang tersedia dapat lebih maksimal dimanfaatkan untuk program-program pembangunan yang lebih mendesak. Erick juga menegaskan dukungan BUMN di sektor migas terhadap kebijakan baru ini.

Selain membatasi subsidi BBM, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif yang berbasis nabati. Langkah ini telah diatur dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2023, yang bertujuan untuk mencapai swasembada gula nasional dan memastikan ketersediaan bahan baku industri serta meningkatkan ketahanan energi nasional.

Baca Juga:

• Sri Mulyani Tetapkan Aturan Baru Pajak Kripto Mulai 2026: PPh Naik, PPN Nol Persen
• Rakerkonas ke-34, APINDO Satukan Kekuatan Pengusaha Hadapi Tantangan Global Menuju Indonesia Emas 2045

“Kami berusaha untuk memastikan bahwa subsidi tidak salah sasaran. Kami juga mendorong implementasi Perpres 40 tentang bioetanol sebagai solusi energi berbasis alam,” jelas Erick.

Upaya percepatan swasembada gula nasional dan penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati melibatkan berbagai pihak seperti kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam konteks ini, Erick menekankan pentingnya peran semua pihak untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan kebijakan energi nasional. Pembatasan subsidi dan pengembangan bioetanol diharapkan dapat memberikan dampak positif baik dalam aspek lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

(N/014)