Batu Bara, 07 Juli 2024 – Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batu Bara mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji ke-13 yang sangat dinantikan. Para ASN/PNS, melalui media, menyatakan ketidakpuasan dan kekecewaan mereka atas keterlambatan ini.
“Sampai sekarang gaji ke-13 belum masuk ke rekening kami,” cetus salah satu ASN Pemkab Batu Bara. Keterlambatan ini, menurut mereka, sangat membebani terutama pada saat kebutuhan keluarga dan pendidikan anak meningkat menjelang tahun pelajaran baru.
Mengapa Gaji ke-13 Belum Dibayar?
Baca Juga:
Gaji ke-13 merupakan tunjangan yang sangat diharapkan oleh ASN/PNS, khususnya untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak, pembayaran kuliah, dan kebutuhan pokok keluarga. Keterlambatan pembayaran ini menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan ASN/PNS.
“Sangat mengecewakan. Banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, belum lagi kebutuhan untuk anak sekolah dan bayar kuliah anak,” tambah salah satu ASN yang tidak ingin disebutkan namanya.
Baca Juga:
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait Pemkab Batu Bara mengenai alasan keterlambatan pembayaran gaji ke-13. Ketidakjelasan ini semakin memicu keresahan dan kecurigaan di kalangan ASN/PNS.
Defisit Anggaran: Alasan atau Dalih?
Informasi yang diperoleh media menyebutkan bahwa Pemkab Batu Bara saat ini sedang mengalami defisit anggaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin defisit anggaran dapat terjadi sedemikian rupa sehingga mengorbankan hak ASN/PNS?
Ada dugaan di kalangan ASN/PNS bahwa Pemkab Batu Bara mungkin saja sengaja menunda pembayaran gaji ke-13 untuk keperluan lain yang tidak transparan. “Jangan-jangan ada permainan di balik ini semua,” ujar seorang PNS dengan nada skeptis.
Kritik dan Tuntutan Transparansi
Situasi ini mencerminkan manajemen keuangan yang buruk di Pemkab Batu Bara. Pemerintah daerah seharusnya memiliki perencanaan anggaran yang matang, terutama untuk pembayaran hak-hak pegawai yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Ketidakmampuan Pemkab Batu Bara dalam mengelola anggaran menunjukkan adanya kelemahan yang serius dalam tata kelola keuangan.
“Sudah saatnya Pemkab Batu Bara berbenah. Kami, ASN/PNS, membutuhkan kejelasan dan transparansi. Jangan sampai hak kami diabaikan dan dipermainkan,” tegas seorang ASN dengan nada marah.
Keterlambatan pembayaran gaji ke-13 bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pegawainya. Dalam situasi seperti ini, ASN/PNS meminta agar Pemkab Batu Bara segera memberikan penjelasan resmi dan solusi atas masalah ini.
“Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari Pemkab Batu Bara. Jangan sampai kami merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil. Gaji ke-13 adalah hak kami, bukan sesuatu yang bisa ditunda atau diabaikan,” tutup seorang PNS dengan tegas.
Kritik keras ini seharusnya menjadi cerminan bagi Pemkab Batu Bara untuk segera bertindak dan memperbaiki manajemen keuangan mereka. Keterlambatan pembayaran gaji ke-13 adalah cerminan dari masalah yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan yang harus segera diatasi.
(Rk/04)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
