Dukung Program MBG, Indonesia Impor Sapi Perah dan Potong

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan rencana pemerintah mendatangkan sapi perah dan sapi potong dari luar negeri untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, populasi sapi di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan nasional. Sudaryono menegaskan impor sapi ini tidak akan menggunakan anggaran negara (APBN).

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengundang sektor swasta untuk berinvestasi di bidang peternakan sapi.“Kami akan melibatkan private sector tanpa APBN. Sapi-sapi tersebut akan diimpor dan diinvestasikan di Indonesia,” ujarnya di Istana Merdeka, Jumat (17/1/2025). Ia menambahkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum impor sapi sudah disiapkan sejak tahun lalu. Salah satu negara tujuan impor adalah Brazil yang memiliki populasi sapi sangat besar.

“Kami memprioritaskan negara dengan populasi besar seperti Brazil untuk memenuhi kebutuhan sapi,” kata Sudaryono. Selama lima tahun, kebutuhan program MBG diperkirakan mencapai 1,2 juta sapi perah dan 800 ribu sapi potong. Sudaryono menyebut peningkatan populasi sapi melalui impor adalah solusi yang tidak terhindarkan. “Populasi sapi lokal, bahkan jika dihitung dari seluruh wilayah seperti NTT, tetap tidak mencukupi kebutuhan susu dan daging,” jelasnya.

Baca Juga:

• Rondahaim Saragih Garingging: Sang Penjaga Kedaulatan Adat yang Terhapus dari Panggung Nasional
• Warga Natal Dukung Polres Madina Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa SMAN 1 Natal

Ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah sapi harus segera dilakukan demi ketahanan pangan. Pemerintah optimistis kerja sama dengan swasta akan mempercepat peningkatan produksi sapi dalam negeri. Program MBG bertujuan meningkatkan konsumsi gizi masyarakat dengan menyediakan susu dan daging berkualitas. Dengan kebijakan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan daging serta susu di pasar.

(christie)

Baca Juga:

• Renovasi Sekolah Rakyat Tapsel Diduga Jadi Ajang Korupsi
• Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Berisiko Disalahgunakan, JPPI Beri Peringatan

Rondahaim Saragih Garingging: Sang Penjaga Kedaulatan Adat yang Terhapus dari Panggung Nasional

Warga Natal Dukung Polres Madina Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa SMAN 1 Natal

Renovasi Sekolah Rakyat Tapsel Diduga Jadi Ajang Korupsi

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Berisiko Disalahgunakan, JPPI Beri Peringatan

IDAI Dorong Pemerintah Perluas Program Cek Kesehatan Gratis untuk Anak Putus Sekolah

Pertamina Tegaskan Tidak Toleransi Penyelewengan BBM Subsidi di Rokan Hilir