PDIP Minta Prabowo Jangan Tambah Utang RI, Utang Negara Tembus Rp8,3 Triliun

JAKARTA -Dalam rapat paripurna baru-baru ini, Fraksi PDIP mengeluarkan sorotan terhadap rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sedang dibahas oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satu catatan utama yang disuarakan adalah permintaan agar defisit dalam APBN 2025 dipatok pada 0%.

“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” ungkap juru bicara fraksi PDIP, Edy Wuryanto, dalam rapat tersebut.

Fraksi PDIP berpendapat bahwa APBN transisi seharusnya tidak memberikan beban defisit atas program-program yang belum termasuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Dengan kata lain, mereka menyerukan agar pemerintahan baru tidak menambah utang baru.

Saat ini, utang pemerintah Indonesia per April 2024 mencapai Rp8.338,4 triliun, atau sekitar 38,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Mayoritas utang ini berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), dengan komposisi domestik mencapai 70,75% dan valuta asing 17,20%, sementara sisanya merupakan pinjaman.

Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang tercakup dalam rancangan awal APBN 2025 saat ini sedang dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN ini menjadi penting karena akan menjadi landasan anggaran untuk masa kepemimpinan berikutnya di Indonesia.

Analisis fraksi PDIP ini menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan pengelolaan utang negara dengan bijaksana. Dalam konteks politik ekonomi nasional, keputusan mengenai defisit APBN 2025 akan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, tuntutan PDIP untuk defisit 0% ini mencerminkan upaya untuk memastikan keberlanjutan fiskal yang stabil di masa mendatang, meskipun masih memerlukan penyesuaian dan kesepakatan lebih lanjut di antara para pemangku kepentingan.

(N/014)