Hakim Bacakan Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah Sore Ini
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
BITVONLINE.COM -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghadapi tantangan serius terkait industri pengolahan rumput laut yang banyak mangkrak di berbagai daerah. Sejumlah pabrik diharapkan dapat kembali beroperasi melalui upaya restrukturisasi yang sedang dilakukan pemerintah, sejalan dengan permintaan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghidupkan kembali sektor ini.
Direktur Jenderal Agroindustri Kemenperin, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa upaya restrukturisasi ini bertujuan untuk melanjutkan rencana hilirisasi rumput laut yang menjadi prioritas dalam instruksi Presiden Joko Widodo. Program ini telah dimasukkan ke dalam regulasi Kemenperin dan sedang dalam tahap finalisasi untuk segera diimplementasikan.
Menurut Putu, program restrukturisasi akan menyediakan insentif dan dukungan teknis seperti penggantian mesin-mesin produksi yang sudah usang. Meskipun regulasi masih dalam tahap penyempurnaan, Kemenperin telah aktif melakukan sosialisasi dan berinteraksi dengan para pelaku industri di lapangan untuk memastikan keberhasilan program ini.
Wakil Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli), Pontas Tambunan, menambahkan bahwa dari 55 pabrik pengolahan rumput laut yang ada, sekitar 10 di antaranya masih mangkrak hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi bersama untuk revitalisasi sektor rumput laut.
Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus, menyoroti anjloknya harga rumput laut hingga mencapai Rp6.000 per kg. Situasi ini dianggap mempengaruhi ekonomi masyarakat yang mengandalkan budi daya rumput laut sebagai sumber pendapatan utama. Deddy menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengatasi dampak negatif ini, terutama dalam konteks rencana hilirisasi dan pembatasan ekspor rumput laut.
Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti masukan ini untuk menjaga keberlangsungan industri rumput laut yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Griffith University yang menunjukkan kontribusi sektor ini mencapai US$1,89 miliar per tahun.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kemenperin dan dukungan dari berbagai pihak terkait, diharapkan industri rumput laut bisa kembali berjalan dengan optimal, memberikan manfaat yang maksimal bagi ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Langkah-langkah selanjutnya akan sangat menentukan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dan merestorasi industri ini ke jalur yang berkelanjutan dan produktif.
(N/014)
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK