JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi kepada sejumlah menteri untuk merancang kerangka regulasi yang ketat terkait pengelolaan tanaman Kratom di Indonesia. Keputusan ini diambil setelah rapat internal yang melibatkan para menteri dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dipimpin oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Moeldoko menjelaskan bahwa Kratom, meskipun bukan termasuk dalam kategori narkotika menurut laporan Kementerian Kesehatan, tetap membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan masalah baru. Tanaman ini menjadi mata pencaharian bagi lebih dari 18 ribu keluarga di Kalimantan Barat, sementara pertumbuhannya juga dianggap memiliki potensi untuk mendukung kelestarian lingkungan.
“Kratom ini bukan seperti ganja yang bisa ditanam kembali setelah dipanen. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang mengatur segala aspek dari tata niaga, legalitas, hingga standardisasi produk,” ujar Moeldoko dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan.
Moeldoko juga menyoroti perlunya riset mendalam oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait kandungan dan potensi bahaya dari Kratom. Meskipun diakui memiliki sedative tertentu, tanaman ini mengandung zat-zat yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanannya bagi masyarakat.
“Ini adalah langkah proaktif untuk memahami secara mendalam efek samping dan potensi bahaya dari Kratom. Kami meminta BRIN untuk melakukan riset lanjutan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas,” tambahnya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan juga diminta untuk mengatur tata niaga Kratom dengan standar yang ketat, termasuk dalam hal pengawasan terhadap kualitas produk yang diekspor. Moeldoko menegaskan bahwa ada kebutuhan untuk memastikan bahwa Kratom Indonesia yang diekspor bebas dari kontaminasi seperti bakteri E. coli, salmonella, atau logam berat.
“Presiden memberikan arahan langsung untuk melanjutkan riset dan mengatur pengelolaan Kratom secara ketat untuk menjaga kualitas dan keamanannya,” ucap Moeldoko.
Rapat ini juga menetapkan bahwa eksportir Kratom harus dipilih secara hati-hati untuk memastikan bahwa semua produk yang diekspor memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen dan menjaga reputasi Kratom Indonesia di pasar internasional.
(N/014)
JAKARTA Suasana hangat dan penuh canda mewarnai pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dan Ketua Umum Partai Na
Politik
JAKARTA Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, menyebut gugatan perdata yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala
Hukum dan Kriminal
BAGANSIAPIAPI Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan warga binaan lanjut usia, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi bekerja sama dengan Pus
Kesehatan
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor kecamatan dan puskesma
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Grati
Nasional
JAKARTA Operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan seluruh stok bensin mereka telah habis. P
Peristiwa
MEDAN Kabar baik datang bagi para pencari kerja di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) me
Nasional
JAKARTA Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan B
Peristiwa
MEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Khusus membuka penerimaan peg
Nasional
MEDAN Sosok politisi Hasyim, SE kembali mencuri perhatian publik setelah dinilai layak maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan m
Politik
