Muhadjir Minta PPATK Cek 5.000 Rekening Penjudi Online Diblokir!

JAKARTA -Di tengah perayaan Idul Adha yang penuh keberkahan, Masjid Istiqlal Jakarta menjadi saksi seremonial yang tidak biasa. Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dalam kesempatan yang solennya, menyerahkan simbol kepeduliannya berupa sapi kurban ke Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar. Namun, di balik momen sakral tersebut, persoalan yang lebih serius sedang dihadapi pemerintah terkait maraknya judi online di Indonesia.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy turut mengangkat isu ini dengan tegas. Diambil dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhadjir mengungkap bahwa ada lebih dari 5.000 rekening terkait judi online yang telah diblokir. Lebih mengkhawatirkan lagi, nilai transaksi akumulatif dari kegiatan judi online mencapai Rp 600 triliun, sebuah angka yang mencengangkan dan memperlihatkan skala masalah yang serius.

“Saya akan meminta kepada PPATK untuk memastikan bahwa di antara rekening-rekening yang diblokir tersebut tidak ada penerima bansos,” ungkap Muhadjir dengan nada prihatin. Pernyataannya ini menyoroti potensi adanya penerima bantuan sosial yang seharusnya ditujukan bagi yang membutuhkan, namun ternyata terlibat dalam kegiatan ilegal seperti judi online.

Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan komitmennya untuk tidak hanya menangani penindakan terhadap para pelaku judi online, tetapi juga merumuskan program rehabilitasi bagi keluarga yang terdampak. “Korban dari penerima bansos yang ternyata juga bermain judi online akan kita rehabilitasi,” jelasnya.

Rehabilitasi ini akan melibatkan koordinasi antara Kementerian PMK, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Menteri PPA. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang mendalam terhadap masyarakat yang terpinggirkan akibat praktik ilegal.

Namun, Muhadjir juga menegaskan bahwa tindakan keras terhadap pelaku judi online perlu dilakukan dengan lebih tegas lagi. Sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran ringan, pelaku judi online kini harus dihadapi dengan penegakan hukum yang lebih serius. “Mereka yang membuat keluarga miskin harus dikejar, dicari, dan ditindak tegas,” tandasnya.

Satgas pemberantasan judi online yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penindakan. Muhadjir menjelaskan bahwa satgas ini terbagi dalam tiga divisi, termasuk pencegahan oleh Menkopolhukam dan Menkominfo serta penindakan yang melibatkan Polri.

“Ini bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga tentang menjaga moralitas dan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tambah Muhadjir.

Dengan demikian, dari masjid yang kian sunyi setelah doa Idul Adha, terdengar komitmen keras dari pemerintah untuk menghadapi tantangan besar ini. Masyarakat diharapkan turut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga integritas dan keadilan sosial, menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari praktik ilegal yang merugikan ini.

(N/014)