Perpres Kopdes Merah Putih Segera Terbit, Bansos dan Barang Subsidi Bakal Lewat Koperasi Desa
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pre
EKONOMI
MUARO JAMBI -Angka perceraian di Kabupaten Muaro Jambi terus meningkat sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Pengadilan Agama Sengeti, yang merupakan kelas satu B, telah menangani sebanyak 766 perkara perceraian selama periode tersebut.
Setiap harinya, Pengadilan Agama Sengeti ramai dikunjungi oleh pemohon yang akan mengurus berkas maupun menjalani sidang perceraian. Faktor-faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, dan masalah ekonomi telah lama menjadi penyebab umum perceraian. Namun, baru-baru ini, pertengkaran suami istri akibat judi online juga turut menjadi pemicu perceraian di daerah ini.
Dalam dua tahun terakhir, angka perceraian di wilayah Kabupaten Muaro Jambi terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sengeti telah menangani 559 perkara perceraian. Sedangkan pada tahun 2024, hingga pertengahan tahun, telah ada 207 perkara perceraian yang ditangani.
Ratusan gugatan cerai yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Sengeti terdiri dari cerai gugat dan cerai talak. Selain faktor ekonomi, KDRT, poligami, dan meninggalkan salah satu pihak, kasus perceraian di Kabupaten Muaro Jambi juga didominasi oleh pertengkaran akibat suami kecanduan judi online.
Selain masyarakat umum, sebagian pemohon yang mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengeti juga berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Panitera Pengadilan Agama Sengeti, Ghozi, menjelaskan bahwa selama tahun 2023 hingga 2024, tercatat ada 22 ASN yang bercerai.
Selain perceraian, jumlah permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini juga cukup tinggi selama periode tersebut. Permohonan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hamil di luar nikah, perjodohan, pergaulan bebas, hingga untuk menghindari perbuatan zina.
Ghozi, panitera Pengadilan Agama Sengeti, menegaskan bahwa tingginya jumlah perkara perceraian dan dispensasi kawin membuat pengadilan agama setempat sedikit kewalahan. Bahkan, Pengadilan Agama Sengeti harus menggelar puluhan sidang cerai dan dispensasi kawin setiap harinya.
Tingginya angka perceraian dan dispensasi kawin ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menemukan solusi yang tepat guna mengatasi masalah ini.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pre
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bid
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggara layanan te
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI)
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah harus berjalan seiring deng
PENDIDIKAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, akhirnya angkat bicara terkait barang bukti emas seb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Fiktor Harefa, dengan tiga anggota poli
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menyampaikan pembelaannya usai ditahan penyidik Keja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
HUKUM DAN KRIMINAL