JAKARTA -Pemerintah dan DPR RI telah melakukan beberapa kali pembahasan terkait rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rencana ini menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, dalam pembahasan tersebut, rencana Prabowo untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) belum disinggung.
Absennya pembahasan mengenai BPN ini menjadi perhatian, terutama setelah disinggung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P, dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan. Dolfie menyoroti pentingnya mencari solusi untuk meningkatkan tax ratio yang saat ini masih mentok di angka 10%.
Meskipun visi-misi Prabowo menargetkan tax ratio hingga mencapai 23%, pemerintah mengungkapkan bahwa saat ini tax ratio di Indonesia baru mencapai 10,29%. Ini memunculkan pertanyaan mengenai langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk meningkatkan tax ratio menjadi 12%, 15%, atau bahkan 23%.
Rencana pembentukan BPN telah menjadi bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran sejak masa kampanye. Mereka meyakini bahwa pembentukan BPN dapat mendorong peningkatan rasio perpajakan RI yang selama ini terbatas di angka 10%. Namun, dalam jawaban atas pandangan fraksi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah justru menyatakan bahwa BPN belum diperlukan.
Rencana pembentukan BPN ini kemudian masuk dalam Rancangan Awal Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Namun, dalam pembahasan rancangan APBN 2025, pembahasan mengenai pembentukan BPN masih minim. Bahkan, ketika ditanya mengenai progres pembahasan BPN di tahun 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih untuk tidak memberikan jawaban, sedangkan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani mengaku belum mengetahuinya.
Dengan kompleksitas dan relevansi isu ini dalam konteks perencanaan keuangan negara, penting bagi pemerintah dan DPR RI untuk mengklarifikasi langkah-langkah yang akan diambil dalam meningkatkan rasio perpajakan dan implikasi dari absennya pembahasan mengenai pembentukan BPN dalam rencana APBN 2025.
(N/014)
JAKARTA Draf Revisi UndangUndang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) memuat ketentuan baru mengenai status anggota Polri y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan agar revisi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar keterlibatan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam organisa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA EA Sports kembali membagikan kode redeem FC Mobile terbaru yang dapat diklaim pemain pada Jumat, 5 Juni 2026. Melalui kode terse
ENTERTAINMENT
MEDAN Sebanyak 1.015 pelari dari 34 negara dipastikan ambil bagian dalam ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 yang akan berlangsung pad
OLAHRAGA
JAMBI Kembalinya Kompol RC ke lingkungan tugas aktif Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memunculkan perhatian publik setelah riwayat kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) d
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Juni 2026. Kunjungan tersebut d
OLAHRAGA
JAKARTA Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan sejumlah langkah strategi
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan terkait proses ekstradisi buron kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos. Komisi Pemberant
HUKUM DAN KRIMINAL
