Rencana APBN 2025 Dibahas: Janji Prabowo Untuk Ceraikan Pajak-Kemenkeu, Apa Kabar?

JAKARTA -Pemerintah dan DPR RI telah melakukan beberapa kali pembahasan terkait rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rencana ini menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, dalam pembahasan tersebut, rencana Prabowo untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) belum disinggung.

Absennya pembahasan mengenai BPN ini menjadi perhatian, terutama setelah disinggung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P, dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan. Dolfie menyoroti pentingnya mencari solusi untuk meningkatkan tax ratio yang saat ini masih mentok di angka 10%.

Meskipun visi-misi Prabowo menargetkan tax ratio hingga mencapai 23%, pemerintah mengungkapkan bahwa saat ini tax ratio di Indonesia baru mencapai 10,29%. Ini memunculkan pertanyaan mengenai langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk meningkatkan tax ratio menjadi 12%, 15%, atau bahkan 23%.

Rencana pembentukan BPN telah menjadi bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran sejak masa kampanye. Mereka meyakini bahwa pembentukan BPN dapat mendorong peningkatan rasio perpajakan RI yang selama ini terbatas di angka 10%. Namun, dalam jawaban atas pandangan fraksi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah justru menyatakan bahwa BPN belum diperlukan.

Rencana pembentukan BPN ini kemudian masuk dalam Rancangan Awal Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Namun, dalam pembahasan rancangan APBN 2025, pembahasan mengenai pembentukan BPN masih minim. Bahkan, ketika ditanya mengenai progres pembahasan BPN di tahun 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih untuk tidak memberikan jawaban, sedangkan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani mengaku belum mengetahuinya.

Dengan kompleksitas dan relevansi isu ini dalam konteks perencanaan keuangan negara, penting bagi pemerintah dan DPR RI untuk mengklarifikasi langkah-langkah yang akan diambil dalam meningkatkan rasio perpajakan dan implikasi dari absennya pembahasan mengenai pembentukan BPN dalam rencana APBN 2025.

(N/014)