Skandal Ijazah Palsu: Oknum PNS di Dinas PUTR Tanjung Balai, Sumatera Utara, Rugikan Negara Ratusan Juta

TANJUNG BALAI -Dalam sorotan publik, kebenaran menjadi penting dalam menilai kredibilitas seorang pegawai negeri sipil (PNS). Namun, apa jadinya ketika seorang PNS malah terlibat dalam praktik pemalsuan ijazah? Kasus terbaru di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, mengungkap kisah kelam yang merugikan negara sebesar Rp 278,2 juta.

Dilansir dari Tribun-medan.com, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah mengamankan seorang PNS berinisial MOG (32) setelah ekspose perkara yang melibatkan pemalsuan ijazah dan transkrip nilai dalam seleksi CPNS tahun 2018. Tersangka diduga menggunakan ijazah palsu dalam penerimaan calon PNS, yang menyebabkan kerugian negara yang tak terhingga.

Kasi Intelijen Andi Sahputra Sitepu mengungkapkan bahwa tersangka MOG menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan seleksi administrasi tes CPNS pada tahun 2018. Namun, kebohongan ini terbongkar setelah universitas yang bersangkutan tidak mengakui pernah mengeluarkan transkrip nilai dan ijazah atas nama tersangka.

Tersangka MOG dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, yang dapat menghadapinya pada hukuman berat. Kerugian negara sebesar Rp 278,2 juta menjadi pukulan bagi keuangan publik, menunjukkan dampak serius dari tindakan korupsi yang merajalela.

Kini, MOG ditahan di Lapas Kelas II B Tanjung Balai, sementara jaksa melakukan pemberkasan dan menyusun dakwaan. Namun, ini bukanlah kasus tunggal. Skandal sejenis juga terjadi di berbagai daerah, seperti kasus oknum PNS di Tulungagung, Jawa Timur, yang terlibat dalam penggelapan mobil dan tindak pidana lainnya.

Saat publik semakin mempertanyakan integritas dan kejujuran dari seorang PNS, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan seleksi terhadap calon pegawai negeri. Kehadiran oknum-oknum yang tidak bermoral merusak citra institusi pemerintah dan merugikan masyarakat secara luas. Maka, tindakan tegas dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci dalam membasmi praktik korupsi dan kecurangan di dalam birokrasi.

(N/014)