Modus Licik Dibalut Batang Pisang, 10 Kg Ganja di Padangsidimpuan Digagalkan Polisi
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN — Aliansi Wartawan Pemantau Polisi dan Jaksa (AWP2J) secara aktif memantau proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap proyek pembangunan Dek/Taman Kelurahan Kantin Pemko Padangsidimpuan yang mengalami kerusakan parah.
Pemeriksaan lapangan berlangsung pada Senin (22/07/2025).
Pemeriksaan tersebut bertujuan menghitung potensi kerugian negara atas proyek senilai Rp 2,3 miliar yang dikerjakan pada tahun 2022.
Lokasi proyek berada di bawah Jembatan Kantin (Siborang) Sungai Batang Ayumi, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
Tim pemeriksa BPK turun langsung ke lokasi didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Padangsidimpuan, Imbalo Siregar, Kepala Inspektorat Sulaiman Lubis, serta aparat penegak hukum.
Mereka melakukan pemeriksaan bukti, mengecek progres fisik proyek, dan menelaah laporan keuangan terkait pelaksanaan pembangunan.
Sekretaris Jenderal AWP2J, Erijon Damanik, yang hadir langsung di lokasi mengatakan, "Kami sudah sejak lama memantau dugaan kasus terkait proyek ini. Ketika mendapat informasi BPK bersama kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, kami segera turun ke lapangan untuk mengawasi sejauh mana proses pemeriksaan terhadap penggunaan dana dan temuan yang ada."
Erijon menambahkan, selain potensi kerugian negara, proyek tersebut diduga melanggar aturan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena terjadi penyempitan aliran sungai.
"Kami juga mendesak pihak kepolisian untuk memanggil konsultan perencanaan dan Konsultan Desain Engineering Detail (DED) proyek agar kronologi pembangunan dapat terungkap secara jelas," ujar Erijon.
Proyek yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 ini dikerjakan oleh CV Karya Indah Sumatera dengan pagu anggaran Rp 2.377.786.797.
Perusahaan kontraktor dipimpin AL sebagai Direktur yang berdomisili di Medan, dengan AS sebagai Komanditer dan FP sebagai Wakil Direktur, yang masing-masing berdomisili di Medan dan Binjai.
Kehadiran AWP2J di lokasi pemeriksaan menjadi bagian dari upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik berjalan sesuai prosedur.*
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Mata kiri sopir truk bernama Suprayogi (60) mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu saat terlibat cekcok dengan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI