Ma’ruf Amin Minta Istilah Kampus Pendidikan Tersier Tak Digunakan Lagi

JAKARTA -Isu tentang Pendidikan Tinggi yang tidak termasuk dalam wajib belajar, atau yang dikenal sebagai Pendidikan Tersier atau Tertiary Education, menjadi perbincangan hangat di tengah kontroversi seputar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal. Meskipun Pendidikan Tinggi tidak dianggap sebagai kewajiban belajar oleh pemerintah, namun penggunaan istilah Pendidikan Tersier dinilai oleh sebagian pihak sebagai suatu hal yang melukai cita-cita anak bangsa yang ingin mengejar pendidikan tinggi.

Menyikapi hal ini, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan pandangannya, menyatakan bahwa sebaiknya istilah Pendidikan Tersier tidak digunakan lagi. Menurutnya, penggunaan istilah ini bisa menimbulkan kontroversi dan merugikan bagi masyarakat yang memiliki cita-cita untuk menempuh pendidikan tinggi.

“Tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi, barangkali dicairkan saja,” ujar Ma’ruf Amin, menanggapi isu tersebut saat kunjungannya di Mamuju, Sulawesi Selatan, pada Rabu (22/5).

Wakil Presiden menegaskan bahwa meskipun Pendidikan Tinggi bukanlah kewajiban, namun hal ini tidak mengurangi pentingnya peran perguruan tinggi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dia menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang vital dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks.

Sementara itu, dari sisi Kemendikbudristek, tertulis bahwa Pendidikan Tersier adalah tahapan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Namun, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahjandarie, keputusan untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi merupakan pilihan individu, bukan kewajiban. Oleh karena itu, tidak seluruh lulusan SMA atau sederajat diwajibkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Kesimpulannya, isu seputar Pendidikan Tinggi yang tidak termasuk dalam wajib belajar memang menimbulkan berbagai perdebatan. Namun, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat agar pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa mengorbankan prinsip kebebasan dan pilihan individu.

(N/014)