PWI Fest 2026 Digelar di Jakarta, Bekali Jurnalis Hadapi Era AI dan Digital Menuju HPN 2027
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 45 Desember 202
NASIONAL
SERGAI -Kasus kontroversial pemutasian ASN (Aparatur Sipil Negara) berinisial RS yang kembali ke tempat kerjanya seperti semula di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) telah menjadi sorotan publik. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat, terutama setelah adanya informasi bahwa RS sebelumnya telah dimutasi dan kembali bekerja di Puskesmas Naga Kesiangan.
Saliman (65), seorang tokoh masyarakat di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, mengungkapkan keheranannya terhadap keputusan tersebut. Ia bahkan sempat menghubungi Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya terkait pemutasian ASN inisial ERT, seorang Bidan Desa di Puskesmas Naga Kesiangan pada akhir tahun sebelumnya. Saliman mengaku mendapat jawaban bahwa kedua ASN tersebut tidak akan dimutasi jika saling bermaafan, namun kini RS kembali bekerja di Puskesmas tersebut, membingungkan banyak pihak.
Wendy Hutabarat, seorang warga Desa Naga Kesiangan, juga turut angkat bicara terkait kembalinya RS ke Puskesmas tersebut. Ia menduga ada keterlibatan tokoh masyarakat yang sangat disegani di lingkungan pemerintahan kabupaten yang merekomendasikan RS untuk kembali dimutasi. Wendy bahkan berencana menyurati Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional terkait kejanggalan ini.
Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Serdang Bedagai, Dingin Saragih, memberikan respons yang tidak memuaskan. Ia terkesan tidak memberikan keterangan yang objektif dan menunjukkan sikap arogan, sehingga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut di masyarakat.
Kasus ini semakin menjadi sorotan karena melibatkan permasalahan pribadi antara kedua ASN yang dimutasi sebelumnya, RS dan ERT. Meskipun demikian, keputusan pemutasian kembali RS ke Puskesmas Naga Kesiangan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pihak berwenang diharapkan memberikan klarifikasi yang memadai untuk menjawab kebingungan dan kecurigaan yang muncul dari publik.
(N/014)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 45 Desember 202
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membantah tudingan bahwa dirinya bersikap arogan saat meninggalkan rapat paripurna D
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat peningkatan kasus penyiksaan dalam kurun w
HUKUM DAN KRIMINAL
KYUSHU Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, t
INTERNASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Zulkifli, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram. Von
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan adanya praktik mafia beras yang disebut telah merugikan masyara
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dua klaster dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, Roy Suryo,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rektor Universitas AlAzhar Medan, Assoc. Prof. Dr. Ir. Mawardi, S.T., M.T., secara resmi melepas lebih dari 500 mahasiswa untuk m
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL