DPRD Medan Minta Kepolisian Cegah Aksi Debt Kolektor Demi Keamanan Masyarakat

MEDAN -Kembali lagi, Kota Medan kembali menjadi sorotan atas gelombang aksi yang mengancam dari para debt kolektor. Aksi terbaru yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Petisah, menggugah keprihatinan dan kecaman luas dari masyarakat.

Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial, terlihat sekelompok debt kolektor, diperkirakan sekitar 10 orang, mengepung sebuah mobil yang diduga menunggak pembayaran. Dengan sikap intimidatif dan tampang serius, mereka memaksa para penumpang turun dari mobil tersebut.

Menyikapi peristiwa ini, Rudiyanto Simangunsong, anggota Komisi I DPRD Medan, menyerukan kepada pihak kepolisian untuk mengembalikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh para debt kolektor.

“Dalam situasi seperti ini, kami berharap agar pihak kepolisian, baik Polda Sumut maupun Polrestabes Medan, dapat mengembalikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ungkap Rudiyanto dalam sebuah wawancara.

Rudiyanto menegaskan bahwa Kapolri telah mengeluarkan larangan keras terhadap aksi penagihan yang dilakukan oleh debt kolektor di jalan. “Instruksinya sangat jelas, tidak ada lagi perilaku semacam itu. Pihak berwenang harus memastikan agar tindakan yang melanggar hukum seperti ini dapat dihilangkan sepenuhnya,” tegasnya.

Menurut Rudiyanto, tindakan yang dilakukan oleh para debt kolektor tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian bersama dan menjadi musuh bersama. “Setiap masalah pasti ada solusinya. Dengan berdialog dan berkomunikasi, segala masalah dapat diselesaikan dengan baik. Kekerasan dan tindakan kriminal tidak dapat dibenarkan,” paparnya.

Rudiyanto juga mengajak para nasabah untuk menyelesaikan kewajiban keuangan mereka dengan baik. “Kerjasama antara nasabah dan lembaga keuangan adalah kunci untuk menemukan solusi dari setiap masalah. Dengan komunikasi yang baik, semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan,” tambahnya.

Dalam situasi yang semakin tegang seperti ini, perlindungan masyarakat dari ancaman kekerasan dan intimidasi menjadi sangat penting. Harapannya, pihak berwenang dapat bertindak tegas dan adil untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi semua pihak.

(N/014)