Proyek Lining di Binjai Memicu Protes, Dinding Rumah Retak dan Janji Yang Tak Ditepati

BINJAI -Proyek lining yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bingai Kota Binjai menuai protes dari masyarakat setempat. Keluhan muncul ketika dampak dari proyek tersebut mengakibatkan retaknya dinding rumah dan bahkan amblasnya dapur rumah warga di Lingkungan II, Kelurahan Limau Mungkur, Binjai Barat.

Budi Darmawan, salah satu pemilik rumah yang terkena dampak, menyampaikan kekecewaannya. “Sebelumnya tidak terjadi apa-apa, tapi ketika digali pondasi, sore harinya abrasi. Penggalian ini karena ada proyek dari Pemprov Sumut untuk (pembangunan) lining tepi sungai,” ungkapnya.

Pengaduan yang disampaikan warga kepada instansi terkait tidak mendapat respon yang memuaskan. Meskipun sudah dilakukan upaya pengaduan kepada kepala lingkungan, perangkat kelurahan, hingga kecamatan, hasilnya nihil. Warga merasa diabaikan dan tidak diberikan penjelasan yang memadai terkait keluhan mereka.

Dalam upaya mencari kejelasan, warga telah tiga kali mendatangi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR Sumut di depan Lapangan Merdeka Binjai. Namun, janji-janji untuk diganti rugi belum terealisasi. Bahkan, ketika diajak berdialog, warga hanya diberi jawaban yang bertele-tele dan saling lempar tanggung jawab antara pihak kontraktor dan dinas terkait.

Swandi Pinem, Kasubbag Tata Usaha UPT Dinas PUPR di Kota Binjai, menolak untuk ambil bagian dalam menyelesaikan keluhan tersebut. Dia mengklaim bahwa proyek lining bukanlah wewenang dari UPT Dinas Bina Marga Provinsi Sumut di Kota Binjai, sehingga tidak ada campur tangan dari pihaknya dalam penyelesaian masalah ini.

Sementara itu, masyarakat semakin resah dengan kondisi rumah yang retak dan khawatir akan terjadi longsor di belakang rumah mereka, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Mereka mendesak agar pihak terkait segera melakukan penimbunan untuk mengantisipasi kemungkinan longsor dan memberikan solusi yang konkret atas keluhan mereka.

Keseriusan pemerintah dalam menanggapi keluhan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat.

(N/014)