Mahasiswi USU Geruduk Rektorat Protes Kenaikan UKT!

MEDAN -Ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan aksi protes di gedung rektorat pada Rabu (8/5/2024). Mereka menolak keras kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diberlakukan tahun ini, yang naik sekitar 200 persen dari tahun sebelumnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan para mahasiswa mengenakan almamater berwarna hijau memadati lobi gedung rektorat, sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan dan keluhan mereka. Di sisi lain, sejumlah pejabat rektorat tampak berdiri di hadapan ratusan mahasiswa yang sedang berorasi.

Salah satu mahasiswa mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap fasilitas di kampus, khususnya kondisi toilet yang tidak memadai. “Rektorat hendak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sementara air di kamar mandi pun tidak ada. Ini tidak adil,” ujarnya di hadapan para demonstran.

Mahasiswa juga mengeluhkan dampak kenaikan UKT, terutama bagi mereka yang merantau dan tinggal di kos-kosan. Mereka menyoroti bahwa kenaikan biaya kuliah akan memberatkan mereka, terutama jika mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Diketahui, kenaikan UKT ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) rektor nomor 1194/UN5.1.R/SK/KEU/2024 tentang penetapan tarif UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) mahasiswa baru program studi sarjana dan diploma. Kenaikan ini mencapai hingga 200 persen dari tahun sebelumnya, dengan perbandingan besaran UKT antar-fakultas yang signifikan.

Kepala Humas Promosi, dan Protokoler Universitas Sumatera Utara (USU) Amalia Meutia menyatakan bahwa kenaikan UKT ini didasarkan pada Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024. Namun, mahasiswa menilai kenaikan ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, terutama terkait dengan fasilitas dan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Aksi protes mahasiswa ini menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap merugikan ini. Mereka berharap pihak kampus dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut demi kesejahteraan mahasiswa. Demo ini juga menjadi panggilan bagi pihak berwenang untuk lebih memperhatikan kondisi mahasiswa dan kebutuhan pendidikan yang terjangkau.

(N/014)