Sahroni Minta TNI-Polri Ketat Awasi Penggunaan Pelat Dinas

JAKARTA -Kasus pengendara Fortuner dengan pelat dinas TNI palsu, yang terlibat dalam insiden cekcok di Tol Japek, mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Dalam tanggapannya, Sahroni menegaskan pentingnya kerjasama antara TNI dan Polri dalam memperketat penggunaan pelat dinas, demi menjaga nama baik kedua institusi tersebut.

“Polri harus segera gandeng TNI untuk memantau penggunaan pelat dinas. Kedua institusi harus saling menjaga nama baik, karena permasalahan pelat dinas seringkali disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Sahroni.

Beliau menekankan bahwa pengetatan penggunaan pelat dinas TNI/Polri juga penting dalam konteks etika berkendara di jalan raya, yang pada akhirnya memengaruhi citra institusi tersebut di mata masyarakat.

Baca Juga:

• Yusril Klarifikasi Soal MoU Helsinki: “Saya Tidak Pernah Mengabaikan Semangat Perdamaian Aceh”
• Buka Masa Depan Cerah Anak Muda! Indonesia–Jerman Sepakat Fasilitasi Kerja ke Eropa

“Kita tidak ingin gara-gara oknum, nama baik institusi jadi tercoreng,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Sahroni memandang bahwa mekanisme pengawasan yang lebih ketat perlu diterapkan untuk meminimalisir penggunaan pelat dinas yang tidak semestinya. Hal ini juga menjadi panggilan untuk memastikan bahwa semua pengguna pelat dinas mematuhi aturan yang berlaku, tanpa terkecuali.

Baca Juga:

• Wamensos Tegas: Tidak Ada Pendidikan Militer di Sekolah Rakyat!
• Purnawirawan TNI Laporkan Dugaan SK ASN Tidak Sah dari BKKBN ke Polisi

Sementara itu, polisi telah mengungkap bahwa pengendara Fortuner tersebut memiliki hubungan keluarga dengan anggota TNI. Hal ini mengisyaratkan bahwa kasus ini tidak hanya sekadar masalah individu, tetapi juga menyoroti peran penting dalam menjaga disiplin dan ketaatan terhadap hukum di kalangan anggota TNI dan masyarakat umum.

Dalam situasi ini, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga integritas dan nama baik institusi, serta memastikan bahwa aturan yang ada ditegakkan dengan adil dan tegas.

(N/014)

Yusril Klarifikasi Soal MoU Helsinki: “Saya Tidak Pernah Mengabaikan Semangat Perdamaian Aceh”

Buka Masa Depan Cerah Anak Muda! Indonesia–Jerman Sepakat Fasilitasi Kerja ke Eropa

Wamensos Tegas: Tidak Ada Pendidikan Militer di Sekolah Rakyat!

Purnawirawan TNI Laporkan Dugaan SK ASN Tidak Sah dari BKKBN ke Polisi

Masjid Raya Baiturrahman Terima Wakaf 100 Al-Qur'an dan Modem Internet dari XL Smart, Dukung Teknologi pada Aspek Keagamaan

Pemko Medan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi dengan Industri Perhotelan