Pesta Sabu di Rutan Depok hingga Rumah Mewah di Lapas Cibinong, Siapa yang Bertanggung Jawab?
JAKARTA Dua kasus berbeda kembali menyoroti persoalan pengawasan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat. Dalam beberapa pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Gelombang permohonan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terus mengalir terkait dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Tidak hanya dari kalangan akademisi, tetapi juga melibatkan sejumlah lembaga dan tokoh penting dalam masyarakat.
Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, menyampaikan bahwa jumlah pengajuan Amicus Curiae dalam sidang sengketa Pilpres 2024 mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah proses gugatan Pilpres. “Saya kira ini memang Amicus Curiae yang paling banyak,” ujar Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta.
Pengajuan sebagai Amicus Curiae ini diikuti oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan kuat terhadap perkara Pilpres 2024. Misalnya, 303 akademisi dari berbagai universitas, baik dalam maupun luar negeri, telah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan pada tanggal 28 Maret 2024. Mereka berharap agar hakim MK dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana terkait dengan gugatan tersebut.
Selain itu, sejumlah seniman juga turut menyampaikan Amicus Curiae pada awal Maret 2024. Mereka mengekspresikan kekhawatiran atas kecurangan yang dinilai terstruktur dan sistematis dalam Pilpres 2024. Amicus Curiae yang disampaikan oleh seniman menjadi cerminan dari kegelisahan dan aspirasi masyarakat terhadap integritas proses demokrasi.
Tak hanya dari kalangan akademisi dan seniman, lembaga seperti Center For Law and Social Justice (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) juga ikut berpartisipasi dengan mengajukan Amicus Curiae. Mereka mengajukan pertanyaan tajam terkait dengan kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.
Bukan hanya di tingkat nasional, dukungan Amicus Curiae juga datang dari forum-forum mahasiswa, advokat muda, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Mereka berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kedaulatan rakyat dalam putusan terkait sengketa Pilpres 2024.
Dengan demikian, permohonan Amicus Curiae yang masif ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam menjaga keadilan dan kredibilitas sistem demokrasi di Indonesia. Semua pihak berharap bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan dengan bijaksana dan berlandaskan hukum demi kepentingan negara dan rakyat.
(N/014)
JAKARTA Dua kasus berbeda kembali menyoroti persoalan pengawasan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat. Dalam beberapa pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara sengketa terkait syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Besaran hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi sorotan setelah pemerintah menerbitkan aturan baru pada 2026
NASIONAL
JAKARTA Oppo memperkenalkan smartphone terbarunya, Oppo F35 Series, di India pada 5 Oktober 2026. Seri ini terdiri atas dua model, yakni
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon
POLITIK
OlehWerdha CandratrilaksitaPRABOWO Subianto tampaknya mulai menemukan jarak yang dianggap paling aman dengan Joko Widodo. Tidak terlalu jau
OPINI
MEDAN Keren! Yayasan Pendidikan Muttaqin AlFarabi ternyata tidak hanya mendorong para anak didiknya berpacu dalam prestasi akademik. Ta
PENDIDIKAN
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat atau KUR BCA 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
EKONOMI
JAKARTA Benarkah umur umat Islam di dunia tidak akan mencapai 1.500 Hijriah? Pertanyaan ini kembali menjadi perhatian seiring umat Islam
AGAMA
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Ten
PEMERINTAHAN