Pelantikan Pejabat Baru Komdigi, Okta Kumala Dewi Tegaskan Pentingnya Keamanan Ruang Digital dari Judi Online

JAKARTA – Pelantikan pejabat baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi titik penting dalam memperkuat upaya pemerintah dalam memastikan ruang digital Indonesia aman dari ancaman kejahatan siber, termasuk judi online. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, yang menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah ini.

Okta Kumala Dewi mengungkapkan bahwa judi online merupakan pintu masuk kejahatan transnasional yang melibatkan sindikat besar, salah satunya di Asia Tenggara. Dalam sebuah laporan, Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mengungkapkan bahwa lebih dari 100.000 orang di Kamboja terjebak dalam sindikat yang memaksa mereka bekerja di sektor judi online dan penipuan siber.

Menurut Okta, modus operandi sindikat ini seringkali menggunakan tawaran pekerjaan palsu dengan janji gaji tinggi. Salah satunya adalah kasus Slamet, seorang warga Jawa Timur yang dijanjikan pekerjaan di Vietnam dengan gaji Rp15 juta per bulan, namun akhirnya dipaksa bekerja di perusahaan judi online di Kamboja, di bawah ancaman kekerasan.

Okta menekankan bahwa kejahatan ini melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisir dengan baik, yang dimulai dari perekrutan lokal di Indonesia hingga operasi di negara-negara tujuan seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos. “Judi online adalah ancaman lintas batas yang merugikan individu dan berisiko mengancam stabilitas keamanan negara melalui pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, dan kegiatan ilegal lainnya,” lanjut Okta.

Laporan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh menangani 2.946 kasus perlindungan warga negara, dengan 76 persen di antaranya terkait judi online. Pelantikan pejabat baru Komdigi oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memberikan harapan baru dalam upaya memberantas judi online di Indonesia. Okta berharap dengan pejabat baru yang kompeten, Komdigi dapat mempercepat upaya untuk memperkuat teknologi pengawasan dan pemblokiran situs judi online.

Upaya memberantas judi online juga memerlukan kolaborasi antar lembaga. Okta mengungkapkan bahwa pemberantasan judi online dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Desk Pemberantasan Perjudian Daring, yang melibatkan Komdigi, BSSN, PPATK, Polri, dan Bank Indonesia. “Pemberantasan judi online memerlukan kerja sama dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kita harus meningkatkan literasi digital dan melaporkan aktivitas mencurigakan,” tegas Okta.

Okta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah Komdigi dan lembaga terkait dalam membasmi judi online. Ia berharap pelantikan pejabat baru Komdigi menjadi momentum baru dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia yang berdaulat, aman, dan bebas dari kejahatan. “Keberhasilan kita dalam memberantas judi online mencerminkan kekuatan hukum dan teknologi kita, serta komitmen bersama untuk melindungi masa depan digital bangsa,” tutup Okta Kumala Dewi.

(CHRISTIE)