Presiden Jokowi Teken Keppres Keanggotaan Indonesia di Satgas Anti-Pencucian Uang

JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 yang menetapkan keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi internasional yang berfokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penandatanganan tersebut dilakukan pada 5 April 2024 dan membawa implikasi signifikan bagi tata kelola keuangan Indonesia.

Dalam keputusan tersebut, terdapat empat diktum yang mengatur segala hal terkait keanggotaan Indonesia di FATF. Salah satunya adalah penetapan bahwa segala biaya yang timbul dari keanggotaan tersebut akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan ini.

Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan kabar gembira mengenai keanggotaan Indonesia di FATF melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Keanggotaan ini disambut dengan sukacita karena memiliki implikasi yang positif bagi citra Indonesia di mata dunia, terutama dalam hal keuangan dan investasi.

Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan pentingnya keanggotaan Indonesia di FATF sebagai langkah awal menuju tata kelola keuangan yang lebih baik dan bebas dari praktik pencucian uang serta pendanaan terorisme. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang lebih menarik bagi bisnis dan investasi internasional.

Tidak hanya itu, keanggotaan Indonesia di FATF juga menjadi salah satu pembahasan utama saat pertemuan Jokowi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei 2023. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kedepannya, diharapkan bahwa keanggotaan Indonesia di FATF akan membawa dampak positif yang signifikan bagi tata kelola keuangan negara dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam upaya pemberantasan kejahatan keuangan internasional.

(K/09)