Penyaluran Beras SPHP Masih Terhambat, Bulog Optimistis Capai Target

Jakarta – Realisasi penyaluran beras Siapa Pangan Harga Pangan (SPHP) masih tergolong rendah, belum mencapai 10% dari target. Pemerintah menargetkan Perum Bulog untuk menyalurkan 1,5 juta ton SPHP hingga akhir tahun 2025, meningkat dari angka tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,401 juta ton. Data Bulog menunjukkan, penyaluran SPHP terbesar terjadi di tingkat pengecer (65,7%), diikuti oleh distributor (29,5%), Satgas (3,2%), Pemda (1,2%), dan Sinergi BUMN (0,4%).

Hingga 11 Januari 2025, Bulog melaporkan bahwa penyaluran SPHP baru mencapai 9.367 ton, atau sekitar 6,24% dari target penyaluran bulan Januari yang sebesar 150.000 ton. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, mengungkapkan bahwa rendahnya realisasi penyaluran pada Januari 2025 disebabkan oleh proses verifikasi ulang terhadap mitra penyalur, terutama di tingkat pengecer.

“Setiap tahun Bulog melakukan verifikasi ulang mitra-mitra penyalurnya,” ujarnya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (13/1/2025). Meskipun demikian, Maino tetap optimistis bahwa target penyaluran untuk Januari dan Februari 2025 dapat tercapai. “Mudah-mudahan, ini baru 10 hari, kita bisa sesuai target, 150.000 ton di Januari dan 150.000 ton di Februari,” kata Maino.

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog, Epi Sulandari, memprediksi bahwa permintaan beras SPHP akan terus meningkat. DKI Jakarta dan Banten menjadi wilayah dengan penyaluran SPHP terbesar. Epi menjelaskan, penyaluran beras SPHP pada awal tahun menjadi prioritas, mengingat harga beras biasanya mengalami lonjakan pada musim paceklik.

Selain itu, Epi juga menyoroti daerah-daerah dengan harga beras yang cukup tinggi, di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini disebabkan oleh kendala infrastruktur dan tingginya biaya distribusi di wilayah-wilayah tersebut. “Tetapi kami tetap bekerja sama dengan dinas pangan setempat untuk menyalurkan beras SPHP sampai ke titik-titik yang ditetapkan pemerintah daerah,” tutup Epi.

(christie)