
Peradi Usul Penyadapan Dihapus dari Revisi KUHAP: Dinilai Rawan Disalahgunakan Penyidik
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dari daftar bentuk upaya paksa dalam revisi Kitab Und
Politik
Medan – Kasus seorang siswa SD di Medan yang dihukum duduk di lantai akibat menunggak biaya SPP menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Siswa yang berinisial MI (10) itu dihukum oleh gurunya karena belum melunasi tunggakan SPP selama tiga bulan, yang membuatnya tidak diizinkan mengikuti pelajaran. Kejadian ini diketahui oleh sang ibu, Kamelia, yang merasa sangat sedih dan terkejut ketika mendengar cerita anaknya.
Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara, Ihwan Ritonga, turun tangan untuk membantu keluarga MI. Ihwan yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Medan ini, mengunjungi rumah MI pada Sabtu (11/1/2025), mendengarkan langsung cerita dari ibu MI, dan menyelesaikan masalah keuangan tersebut. Tidak hanya melunasi tunggakan SPP MI, Ihwan Ritonga juga membayar biaya SPP hingga MI lulus sekolah, serta membiayai SPP adik MI yang masih duduk di kelas 1 SD.
“Terima kasih banyak kepada Bapak Ihwan Ritonga yang sudah membantu kami, melunasi biaya SPP anak saya hingga selesai sekolah,” ucap Kamelia, ibu MI, dengan rasa haru. Ia merasa bersyukur karena permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan Ihwan Ritonga.
Baca Juga:
Kisah ini viral setelah video MI yang duduk di lantai saat pelajaran beredar luas di media sosial. Kamelia mengungkapkan rasa tidak adil karena anaknya dihukum hanya karena masalah finansial, meskipun anaknya hanya ingin mengikuti kegiatan belajar dengan teman-temannya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Yayasan Abdi Sukma, Juli Sari, mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat miskomunikasi. Menurutnya, tidak ada kebijakan resmi dari pihak sekolah yang memperbolehkan siswa duduk di lantai hanya karena tunggakan SPP. Juli Sari telah meminta maaf kepada orangtua siswa dan menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Baca Juga:
(christie)
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dari daftar bentuk upaya paksa dalam revisi Kitab Und
PolitikPALEMBANG Sidang lanjutan kasus penembakan berdarah yang menewaskan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, kembali menjadi sorotan p
Hukum dan KriminalPADANG Ratusan orang di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjadi korban penipuan berkedok lowongan kerja yang mengatasnamakan sebua
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana operasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tah
Hukum dan KriminalBATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum f
PemerintahanBATAM Dinas Kesehatan Kota Batam merespons serius kasus viral yang menyebut seorang anak bernama Muhammad Alif Okto Karyanto (12) mening
KesehatanJAKARTA Harapan buron kasus korupsi eKTP Paulus Tannos (PT) untuk lepas dari jerat hukum pupus setelah pengadilan Singapura resmi menol
Hukum dan KriminalSERDANG BEDAGAI Aksi nekat seorang sopir angkot nyaris memicu kericuhan di jalan raya setelah ia menodongkan senjata jenis airsoft gun k
Hukum dan KriminalDENPASAR Komitmen Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang presisi kembali dibuktikan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Denpasar Timu
Hukum dan KriminalDENPASAR Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik dan keselamatan berkendara, Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus
Nasional