Pemerintah Alokasikan Dana Rp 200 Miliar untuk Bantuan Gagal Panen Akibat Banjir

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan rapat tingkat menteri untuk membahas dampak gagal panen akibat banjir yang melanda sejumlah daerah di Indonesia pada tahun 2023. Rapat ini dipimpin oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy, dan dihadiri oleh Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Salah satu keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah melanjutkan penyaluran bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen akibat banjir. Menko PMK Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk dana senilai Rp 8 juta per hektare tanah pertanian yang terdampak banjir. Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 200 milyar.

Menko PMK juga menjelaskan bahwa banjir telah menyebabkan gagal panen di sekitar 5.469 hektar tanah pertanian tersebar di 20 provinsi selama tahun 2023. Ini menjadi tantangan serius bagi para petani yang merupakan tulang punggung ekonomi di daerah tersebut.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas rencana penyaluran bantuan kepada sektor pertanian yang terdampak oleh kekeringan dan serangan hama pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung sektor pertanian dalam menghadapi berbagai tantangan alam yang dapat mengganggu produksi pangan nasional.

Keputusan rapat tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada para petani yang menjadi korban dari bencana alam, serta menjaga ketahanan pangan nasional di tengah berbagai ancaman yang mungkin timbul.

(A/08)