Divonis Bebas Kasus Korupsi MFF, Nasib Jabatan Dua ASN Medan Menunggu Arahan BKN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Deklarasi komitmen Pemuda Muhammadiyah dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) untuk mengawal pemerintahan yang sah dan sesuai konstitusi, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi sorotan dalam arena politik Indonesia. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzul Fikar Ahmad Tawalla, dengan tegas menegaskan pentingnya peran tersebut dalam memastikan stabilitas negara selama transisi kepemimpinan nasional.
Menyikapi isu pemakzulan Presiden yang belakangan mencuat dalam percakapan politik, Fikar mengekspresikan kekecewaannya. Baginya, wacana pemakzulan tersebut tidak hanya menciptakan polarisasi politik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, merosotnya kepercayaan publik, serta menciptakan preseden buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Sebagai respons, Pemuda Muhammadiyah dan Kokam bersikap proaktif dengan menempatkan diri di garis depan, bertekad untuk mengawal kepemimpinan Jokowi hingga berakhirnya masa jabatannya. Dengan demikian, mereka berkomitmen untuk menjadi penjaga kestabilan negara dan memastikan kelancaran transisi kekuasaan di masa mendatang.
Sesuai arahan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, Dzulfikar berharap bahwa momen akhir Pemilu 2024 dipenuhi dengan upaya-upaya konstruktif yang bertujuan menjaga stabilitas nasional. Harapannya adalah agar proses transisi kekuasaan berlangsung dengan damai dan aman, sejalan dengan visi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Deklarasi ini menegaskan komitmen kuat Pemuda Muhammadiyah dan Kokam dalam mendukung pemerintahan yang sah, menjaga stabilitas politik, dan memperjuangkan kesejahteraan serta kemajuan bangsa. Hal ini juga mencerminkan peran aktif organisasi kepemudaan dalam menjaga tegaknya prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Kesimpulannya, deklarasi tersebut menyoroti pentingnya peran aktif pemuda dalam mengawal pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab, serta menegaskan komitmen mereka dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.
(A/08)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK
JAKARTA Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Dalam draf RUU yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik Qresto (Quick Respon
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada Jumat, 28 Agustus 2026, bergerak beragam. Kenaikan paling mencolok terjadi
EKONOMI