Presiden Joko Widodo Melantik Ridwan Mansyur Sebagai Hakim MK

JAKARTA – Ridwan Mansyur resmi menjadi Hakim MK Republik Indonesia setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Acara berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 8 Desember 2023, dimulai pukul 10.29 WIB.

Prosesi pelantikan ini dimulai dengan pembacaan sumpah oleh Ridwan Mansyur, yang bersumpah untuk memegang teguh UUD 1945. Hal ini menandai peran penting yang diemban oleh Ridwan sebagai hakim konstitusi, menggantikan Manahan Sitompul yang telah memasuki masa pensiun. Menariknya, berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang merepresentasikan tiga pilar negara.

Ridwan Mansyur bukanlah sosok baru dalam dunia peradilan. Namanya dikenal luas ketika ia menjadi majelis hakim dalam kasus Pollycarpus Budihari Priyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam kasus tersebut, Ridwan menyatakan bahwa pembunuhan aktivis HAM Munir oleh Pollycarpus merupakan hasil dari sebuah konspirasi. Keberanian dan integritasnya tercermin dalam putusan yang menghukum Pollycarpus selama 14 tahun penjara pada 12 Desember 2005.

Selain kasus tersebut, Ridwan Mansyur juga terlibat dalam mengadili Lia Eden, yang mengklaim sebagai nabi. Lia dihukum 2 tahun penjara bukan karena keyakinannya, melainkan karena menodai ajaran agama Islam yang dilindungi oleh Undang-Undang di Indonesia.

Perjalanan karier Ridwan Mansyur tidak berhenti di hakim tingkat pertama. Ia terus menanjak dalam hierarki peradilan, menduduki posisi hakim tinggi dan bahkan menjadi panitera MA. Sebelum pelantikan sebagai hakim MK, Ridwan Mansyur mengepalai Biro Hukum dan Humas MA.

Pengalaman luas Ridwan Mansyur di dunia peradilan dan kontribusinya dalam menghadapi kasus-kasus sensitif menciptakan harapan bahwa kepemimpinannya di Mahkamah Konstitusi akan menjadi landasan yang kokoh bagi keadilan dan kebenaran di Indonesia. Pelantikan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memilih pemimpin yang berkompeten dan berintegritas untuk menjaga kestabilan dan keadilan di tingkat tertinggi lembaga peradilan negara. (Ayu lestari)