Ratusan Massa Tolak Putusan Pailit PT Dua Kuda Indonesia, Nilai Perusahaan Masih Solven
JAKARTA Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak putusan pailit terhadap PT Dua Kuda Indonesia. Mereka menilai, keputusan ter
PERISTIWA
Jakarta – Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan dimulai pada April 2025, meski masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang harus ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa keputusan ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden.
“Bisa saja April, kita kan masih menunggu. Perpresnya kan masih belum ditandatangani,” ujar Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025). Rini juga menyebut bahwa proses pemindahan ASN ini membutuhkan penataan ulang data ASN, terutama terkait kementerian-kementerian baru yang kini berjumlah 48 setelah sebelumnya hanya 34 kementerian.
“Kami harus mendata ulang siapa saja yang akan dipindah, mengingat ada perubahan jumlah kementerian,” kata Rini. Selain itu, desain hunian di IKN yang awalnya disesuaikan untuk 34 kementerian juga perlu disesuaikan kembali dengan jumlah kementerian yang baru.
Meskipun persiapan terus berjalan, Rini mengonfirmasi bahwa pihaknya belum menyentuh proses pemindahan ASN ke IKN secara menyeluruh karena sedang sibuk dengan penataan kepegawaian di kementerian baru. Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengonfirmasi bahwa pemindahan ASN yang semula direncanakan mulai Januari 2025, akhirnya ditunda hingga April 2025, setelah Lebaran.
(christie)
JAKARTA Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak putusan pailit terhadap PT Dua Kuda Indonesia. Mereka menilai, keputusan ter
PERISTIWA
MEDAN Heliyanto, pejabat pengadaan barang dan jasa (PPK) pada Satker BBPJN Sumut, divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGAH Sebuah video yang menunjukkan seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Datu Beru, Aceh Tengah, sedang berjoget saat melakukan
PERISTIWA
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahma
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rasa kecewa masyarakat Kabupaten Batu Bara, khususnya di Kecamatan Talawi, kian memuncak akibat lambannya penanganan sampah ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mendalami kasus tudingan ijazah palsu yang melibatkan Presiden RI ke7, Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, pi
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Anjas Asmara resmi dilantik sebagai Camat Sabak Timur oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, menggantikan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatatkan kenaikan signifikan pada beb
EKONOMI