JAKARTA -Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kesiapan penuh Kementerian PU untuk mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mulai tahun 2025, pembangunan infrastruktur IKN akan menjadi tanggung jawab penuh Otorita IKN (OIKN), yang dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Dody menegaskan bahwa Kementerian PU akan memberikan dukungan maksimal dalam proyek-proyek pembangunan IKN. “Kalau diminta, kita pasti support kok, enggak mungkin enggak lah,” ujar Dody saat ditemui di kantornya pada Senin (6/1/2025).
Meski begitu, Dody yakin bahwa OIKN, yang dipimpin Basuki Hadimuljono, akan mampu menangani pembangunan infrastruktur IKN tanpa kendala. “Beliau lebih jagoan daripada saya, Kepala Otorita (OIKN) kan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dua periode,” tambah Dody.
Baca Juga:
Saat ini, Kementerian PU memiliki tugas melanjutkan proyek IKN yang telah terkontrak sebelum tahun 2025 dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak (MYC). Sementara itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa lelang untuk proyek baru di IKN akan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) OIKN.
” kami sudah punya LPSE sendiri,” ungkap Basuki ketika ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, pada Senin (9/12/2024).
Baca Juga:
Terkait dengan anggaran, OIKN sedang mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk tahun 2025 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Basuki menjelaskan, DIPA OIKN untuk tahun 2025 yang sebelumnya telah ditetapkan hanya sebesar Rp 6,3 triliun.
Pengajuan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN. Saat ini, hanya ekosistem eksekutif yang sudah terbangun, dan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif ditargetkan akan dimulai dengan lelang proyek pada awal tahun 2025.
(N/014)
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prase
Politik
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dari daftar bentuk upaya paksa dalam revisi Kitab Und
Politik
PALEMBANG Sidang lanjutan kasus penembakan berdarah yang menewaskan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, kembali menjadi sorotan p
Hukum dan Kriminal
PADANG Ratusan orang di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjadi korban penipuan berkedok lowongan kerja yang mengatasnamakan sebua
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana operasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tah
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum f
Pemerintahan
BATAM Dinas Kesehatan Kota Batam merespons serius kasus viral yang menyebut seorang anak bernama Muhammad Alif Okto Karyanto (12) mening
Kesehatan
JAKARTA Harapan buron kasus korupsi eKTP Paulus Tannos (PT) untuk lepas dari jerat hukum pupus setelah pengadilan Singapura resmi menol
Hukum dan Kriminal
SERDANG BEDAGAI Aksi nekat seorang sopir angkot nyaris memicu kericuhan di jalan raya setelah ia menodongkan senjata jenis airsoft gun k
Hukum dan Kriminal
