
Gaji Bulan Juli dan Gaji ke-13 Ratusan Guru P3K Taput Belum Cair
TARUTUNG Sebanyak 821 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tapanuli Utara (Taput), mengeluh karena gaji ke13 dan gaji bu
Pemerintahan
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai terlalu dini untuk menarik kesimpulan tentang kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama mereka. Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertajuk “100 Hari Kabinet 100 Menteri, Antara Harapan dan Tantangan”, di Jakarta, pada Jumat (31/1/2025).
Menurut AHY, meski pemerintah baru saja menjalani periode tiga bulan pertama, periode tersebut hanya mencakup sekitar 5 persen dari total masa jabatan lima tahun. “Saya sudah hitung. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri, 5 tahun itu 1.826 (hari). Dari 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2029, tiga bulan pertama itu hanya sekitar 5 persen,” ujar AHY.
Oleh karena itu, AHY menekankan bahwa publik sebaiknya tidak terburu-buru untuk menilai kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam waktu yang begitu singkat. “Terlalu awal untuk kita langsung menyimpulkan ini sukses atau ini gagal,” tambahnya.
Baca Juga:
AHY juga mengakui adanya harapan dan ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap pemerintahan yang baru berusia tiga bulan ini. Harapan tersebut tercermin dari berbagai survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, AHY mengingatkan bahwa pencapaian tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri. “Tentu untuk menjawab ini bukan dengan berpuas diri, tetapi lebih melecut diri kita agar kita sama-sama bisa menjaga public trust and confidence,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Herman Khaeron, menyebutkan bahwa salah satu program unggulan Pemerintahan Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, sudah dimulai meskipun belum mencapai target penerima manfaat yang diharapkan. Program ini menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat, namun menurut Herman, keberhasilan program ini memerlukan dukungan dan pengawasan yang berkelanjutan. “Tentu ini menjadi program yang akan ditemukan di mana pun. Kita masuk ke pelosok-pelosok akan ditemukan,” ujar anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Baca Juga:
(trbn)/(johansirait)
TARUTUNG Sebanyak 821 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tapanuli Utara (Taput), mengeluh karena gaji ke13 dan gaji bu
PemerintahanMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggencarkan berbagai langkah strategis guna menanggulangi kebakaran hut
PemerintahanMEDAN Menyikapi lonjakan suhu udara di Kota Medan yang mencapai 36,7 derajat Celsius, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengeluarkan e
PemerintahanJAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidaksesuaian standar
Hukum dan KriminalNIAS BARAT Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
PemerintahanMEDAN Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di Jal
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra U
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian
Hukum dan KriminalJAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran terhadap ribuan rekening dormant atau tidak akti
NasionalTAPANULI TENGAH Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyayangkan beredarnya informasi tidak akurat yang
Pendidikan