AHY: Terlalu Dini Menilai Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 Hari Pertama

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai terlalu dini untuk menarik kesimpulan tentang kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama mereka. Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertajuk “100 Hari Kabinet 100 Menteri, Antara Harapan dan Tantangan”, di Jakarta, pada Jumat (31/1/2025).

Menurut AHY, meski pemerintah baru saja menjalani periode tiga bulan pertama, periode tersebut hanya mencakup sekitar 5 persen dari total masa jabatan lima tahun. “Saya sudah hitung. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri, 5 tahun itu 1.826 (hari). Dari 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2029, tiga bulan pertama itu hanya sekitar 5 persen,” ujar AHY.

Oleh karena itu, AHY menekankan bahwa publik sebaiknya tidak terburu-buru untuk menilai kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam waktu yang begitu singkat. “Terlalu awal untuk kita langsung menyimpulkan ini sukses atau ini gagal,” tambahnya.

AHY juga mengakui adanya harapan dan ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap pemerintahan yang baru berusia tiga bulan ini. Harapan tersebut tercermin dari berbagai survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, AHY mengingatkan bahwa pencapaian tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri. “Tentu untuk menjawab ini bukan dengan berpuas diri, tetapi lebih melecut diri kita agar kita sama-sama bisa menjaga public trust and confidence,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Herman Khaeron, menyebutkan bahwa salah satu program unggulan Pemerintahan Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, sudah dimulai meskipun belum mencapai target penerima manfaat yang diharapkan. Program ini menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat, namun menurut Herman, keberhasilan program ini memerlukan dukungan dan pengawasan yang berkelanjutan. “Tentu ini menjadi program yang akan ditemukan di mana pun. Kita masuk ke pelosok-pelosok akan ditemukan,” ujar anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

(trbn)/(johansirait)