Jakarta – Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Kejaksaan Agung (Kejagung) Erryl Prima Poetra Agoes mengkritisi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghitung kerugian keuangan negara.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti fit and proper test calon anggota BPK di Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).
“Masih banyaknya kinerja BPK yang lambat. Terus terang saja ini yang harus kita percepat, kita terobos,” tutur Erryl.
Baca Juga:
Erryl mengatakan, proses sinergi antara BPK dan Kejagung kerap tidak berjalan dengan baik.
Dalam berbagai pengungkapan kasus, katanya, BPK terlalu lama menghitung kerugian negara.
Baca Juga:
Padahal, proses penghitungan kerugian negara sangat penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dibawa ke persidangan.
“Jaksa tanya (kerugian negara) sudah (dihitung) belum? (Dijawab) belum. Ini harus (didorong) sebab (penghitungan kerugian negara) ini kalau belum, itu sidang belum bisa (berjalan),” katanya.
Erryl berjanji jika ia terpilih sebagai anggota BPK periode 2022-2027, maka sinergitas ini akan menjadi salah satu aspek yang bakal dibenahinya.
Ia berpandangan, BPK harus bisa menjadi pendukung kinerja aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu.
“Kalau saya terpilih jadi anggota (BPK), kunci utama sinergitas, integritas, tiada dusta di antara kira,” ujar Erryl.
Diketahui, ada 8 nama calon anggota BPK yang menjalani fit and proper test.
Tiga di antaranya merupakan kader Partai Golkar, yaitu Ahmad Noor Supit, Izhari Mawardi, serta Abdul Rahman Farisi.
Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menilai hal itu wajar karena banyak politisi lain yang tak melulu lolos dalam tes tersebut.
Amir menjelaskan, Komisi XI bakal menggelar rapat internal untuk memilih satu kandidat calon anggota BPK untuk dibawa ke rapat paripurna DPR, dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).(R03)
MEDAN Sidang Paripurna DPRD Kota Medan mengenai Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang P
Politik
MEDAN Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan tampak sepi dari pengunjung dan menerapkan langkah pengamanan ekstra menyusul aksi demon
Nasional
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, menyampaikan permohonan maaf atas insiden ricuh yang terjadi selama aksi
Pemerintahan
LANGKAT Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan bersama pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi damai di depan kant
Nasional
DELISERDANG Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengakui bahwa sosok pria dalam video viral yang tengah bere
Politik
JAKARTA Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi menerima penyerahan operasional Jalan Pendukung Stadion Utama dari Balai Besar Pela
Pemerintahan
JAKARTA Mabes Polri angkat bicara terkait insiden penjarahan yang menimpa sejumlah rumah pejabat negara dan anggota DPR RI pada saat ber
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution secara resmi meluncurkan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Pemerintahan