Menteri Pekerjaan Umum Ungkap Rencana Tindak Lanjut Pemangkasan Anggaran APBN 2025

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan pemangkasan anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Salah satunya adalah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang dipangkas sebesar Rp 81 triliun dari pagu anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, pemangkasan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken oleh Presiden pada 22 Januari 2025. Dody menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan terakhir yang diterima dari Menteri Keuangan, Presiden Prabowo meminta efisiensi anggaran sebesar Rp 81 triliun.

"Surat terakhir yang diterima dari Bu Menteri Keuangan menyebutkan, sebelum rapat terbatas terakhir dengan Pak Presiden, beliau meminta efisiensi sebesar Rp 81 triliun," ujar Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Dody menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian ulang terhadap sejumlah proyek pembangunan yang terpengaruh oleh pemangkasan anggaran ini. Salah satu proyek yang sempat terpengaruh adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), namun akhirnya anggarannya tidak jadi dipangkas.

"Secara bertahap, kami akan melakukan review terhadap mana saja proyek yang perlu diajukan ulang untuk mendapatkan anggaran tambahan. Seperti halnya di IKN, kami akan ajukan ulang mana yang perlu," kata Dody.

Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan pengajuan anggaran untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang mendukung program prioritas pemerintah, seperti irigasi dan jalan, yang berkaitan dengan upaya mencapai swasembada pangan.

"Yang paling utama saat ini adalah bagaimana Kementerian Pekerjaan Umum bisa mendukung swasembada pangan. Kami akan fokus pada proyek irigasi dan jalan daerah yang saling terkait, dan akan kami ajukan sebagai prioritas," terang Dody.

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, Dody memastikan bahwa program-program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur untuk swasembada pangan, tidak akan terpengaruh. "Secara bertahap, kami akan memastikan tidak ada perubahan signifikan dalam program-program kami di tahun 2025," pungkas Dody.

(dc/christie)