BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI secara resmi menyerahkan 700 unit kendaraan Maung MV3 kepada TNI dan Polri pada Sabtu, 1 Maret 2025, di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.
Penyerahan kendaraan ini menjadi simbol kebanggaan terhadap industri pertahanan dalam negeri yang dikelola oleh PT Pindad.
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan bahwa penyerahan ini merupakan langkah penting dalam mendukung kekuatan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas operasionalnya.
"Hari ini pemerintah secara resmi menyerahkan produk nasional industri pertahanan yang dikelola oleh PT Pindad untuk digunakan oleh TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas operasionalnya," ucapnya kepada wartawan.
Kemhan telah memesan total 4.000 unit kendaraan Maung MV3 dari PT Pindad, namun penyerahannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas produksi yang ada.
Penyerahan ini mengindikasikan bangkitnya industri pertahanan Indonesia yang semakin mandiri.
"Ini adalah pertanda bahwa industri nasional kita ini bangkit untuk mendukung kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional," tambah Sjafrie.
Maung MV3 sendiri dirancang untuk menghadapi berbagai medan, termasuk medan off-road ekstrem.
Kendaraan ini memiliki desain modular yang memungkinkan fleksibilitas dalam operasional militer maupun non-militer.
Kendaraan ini juga dilengkapi dengan mesin turbo diesel 2.200 cc yang mampu melaju dengan kecepatan hingga 100 km per jam dan jarak tempuh hingga 500 km.
Kendaraan Maung ini juga dapat dipersenjatai dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk mendukung operasi tempur.
TNI dan Polri akan menerima berbagai varian Maung, termasuk jenis Tangguh, Jelajah, hingga Komando.
Distribusi Maung MV3:
50 unit untuk Mabes TNI
50 unit untuk Mabes Polri
100 unit untuk TNI Angkatan Udara (AU)
100 unit untuk TNI Angkatan Laut (AL)
400 unit untuk TNI Angkatan Darat (AD)
Menteri Pertahanan menegaskan bahwa kendaraan ini akan digunakan untuk mendukung tugas pengawal kedaulatan negara mulai dari tingkat pusat hingga ke wilayah desa.
"Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) juga akan mendapatkan dukungan operasional dari produk anak bangsa ini," jelasnya.
Dengan ini, pemerintah berharap untuk membangkitkan kebanggaan nasional dalam memanfaatkan produk dalam negeri serta memperkuat kemandirian TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa.
(dc/p)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN