Putusan MK: Relawan hingga Keluarga Tak Bisa Laporkan Dugaan Penghinaan Presiden
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta tambahan kuota pendamping jemaah haji Indonesia kepada Menteri Haji dan Menteri Kesehatan Arab Saudi.
Permintaan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Nasaruddin mengungkapkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan penambahan kuota pendamping untuk membantu kelancaran dan kenyamanan jemaah haji, terutama bagi mereka yang berada dalam kategori lansia, risiko tinggi, dan difabel.
"Kami memberikan alasan yang sangat masuk akal, bahkan juga menteri hajinya dan juga menteri kesehatannya kemarin juga kami yakinkan bahwa betapa perlunya kami mendapatkan tambahan pendamping ini," kata Nasaruddin.
Menurut Menag, Indonesia telah memperjuangkan agar kuota pendamping haji tidak terbatas pada sekitar 2.000 orang, seperti ketentuan internasional yang ada saat ini.
Ia menilai, dengan adanya penambahan pendamping, pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia akan semakin maksimal.
Penambahan pendamping haji menjadi hal yang sangat penting, mengingat Kementerian Agama memperkirakan akan ada sekitar 1.000 hingga 1.500 jemaah haji tahun ini yang termasuk dalam kategori lansia, difabel, dan berisiko tinggi.
Keberadaan pendamping yang lebih banyak akan memudahkan pengawasan dan meminimalisir potensi masalah, terutama terkait kendala bahasa.
Sebagian besar jemaah haji Indonesia tidak fasih berbahasa Arab, sehingga dibutuhkan pendamping yang dapat berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa yang lebih familiar.
"Jadi saya yakinkan betul bahwa sesungguhnya penambahan kuota tambahan untuk pendamping haji ini akan meringankan beban aparat dan pemerintahan Saudi Arabia sendiri," ujarnya.
Nasaruddin juga menyebutkan bahwa semakin banyak petugas haji, maka semakin baik pelayanan yang dapat diberikan.
"Makin banyak petugas haji, kita berharap semakin bagus pelayanannya. Logikanya, semakin kurang petugas haji, itu berpotensi untuk meningkatkan risiko," katanya.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI menerima usulan Presiden Prabowo Subianto terkait empat calon pejabat Bank Indonesia (BI). Usulan tersebut terdiri atas s
EKONOMI
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali naik pada perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026.
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transfer pricing PT To
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Prof Dr Ahmad Sihabudin M.SiDI TENGAH derasnya arus informasi, kita hidup pada sebuah zaman ketika kabar bergerak lebih cepat daripada
OPINI
JAKARTA Tabel KUR BRI 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhk
EKONOMI
JAKARTA Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu momen penting yang dinantikan umat Islam setiap tahun. Peringatan ini menjadi kese
AGAMA
Oleh Dahlan IskanKEMATIAN Winda dan Sutrimo terus menjadi polemik karena disangkutkan dengan penanganan kasus korupsi.Dibuat dengan AIWin
OPINI
MUSI BANYUASIN Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Pabrik Kelapa Sawit milik KUD Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra
EKONOMI
JAKARTA Polemik mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond memasuki pembahasan yang lebih luas. Perdebatan tidak hanya menyangkut kemamp
EKONOMI