JAKARTA – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, buka suara mengenai dugaan kejanggalan yang terjadi dalam proses pelelangan saham PT Gunung Bara Utama (GBU) terkait dengan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Febrie menjelaskan bahwa proses pelelangan dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung, dan pihak Jampidsus tidak memiliki kendali lebih lanjut terkait langkah-langkah pasca-penyitaan.
"Proses itu (pelelangan), kalau barang penyitaan yang dilakukan oleh penyidik di Jampidsus selalu diserahkan ke PPA pengembalian aset," ujar Febrie di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
Baca Juga:
Dia menambahkan, pihaknya tidak terlibat dalam proses lelang selanjutnya karena pemulihan aset sepenuhnya menjadi kewenangan PPA. "Sehingga kita tidak tahu proses selanjutnya. Siapa yang ngitung, siapa yang ikut lelang, siapa pemenang ada di badan pemulihan aset," lanjut Febrie.
Baca Juga:
Namun, Koordinator Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Ronald Loblobly, sebelumnya menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang tersebut.
Salah satunya adalah pengumuman lelang yang hanya dilakukan sekali di surat kabar nasional tanpa ada pengumuman di kota atau kabupaten tempat barang sitaan berada.
"Padahal, berdasarkan pasal 60 angka 1 Peraturan Menkeu RI Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, surat kabar yang digunakan untuk mengumumkan lelang harus terbit dan atau beredar di kota atau kabupaten barang berada," ujar Ronald dalam diskusi publik yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Ronald juga menyebutkan bahwa proses lelang yang dilakukan dengan limit lelang barang rampasan sebesar Rp 1,9 triliun, yang diduga menguntungkan pemenang lelang, PT Indobara Utama Mandiri, berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Dugaan kerugian negara sedikitnya sebesar Rp 9 triliun, serta telah menyebabkan sasaran pemulihan aset megakorupsi Jiwasraya dalam konteks pembayaran kewajiban uang pengganti oleh Terpidana Heru Hidayat menjadi tidak optimal," kata Ronald.
Penyidik Kejagung saat ini tengah menindaklanjuti masalah ini, dengan sembilan tersangka yang telah dijerat dalam kasus korupsi Jiwasraya.
(dc/p)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
